Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
EKONOM senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung masyarakat di masa krisis, seperti pandemi covid-19.
Dukungan kebijakan itu dapat dilakukan melalui tiga sektor, yakni kesehatan, perlindungan sosial dan UMKM. "Di dalam tahap pandeminya masih akut, aktivitas ekonomi menjadi sangat sulit. Itu kebijakan pemerintah hanya bisa fokus kepada support sebetulnya," tutur Chatib dalam seminar virtual, Senin (18/10).
Menyoroti dukungan kesehatan, lanjut dia, pemerintah bisa terus menggulirkan program vaksinasi covid-19 gratis. Lalu, diikuti dengan akses tes PCR gratis kepada masyarakat. Meski pemerintah telah menetapkan tarif tertinggi untuk tes PCR, banyak masyarakat yang masih belum mampu menjangkaunya.
Baca juga: DKI Gandeng Warteg untuk Bantu Warga Terdampak Pandemi
Lewat fungsi mendukung rakyat, pemerintah seharusnya bisa berperan untuk menekan jauh harga tes PCR. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menjangkau tes deteksi covid-19 tersebut. Apalagi, saat ini tes PCR menjadi syarat untuk berbagai kegiatan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung perluasan akses tes covid-19 ke berbagai daerah. Tak menutup mata, masih ada daerah yang kesulitan mengakses tes PCR. "Ini butuh dana, butuh support dan pemerintah itu justified untuk step in," imbuh Chatib.
Kemudian, dukungan yang tak kalah penting ialah perlindungan sosial. Pemerintah dikatakannya sudah tepat untuk menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat, agar lonjakan kasus covid-19 dapat ditekan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga harus menjamin kehidupan masyarakat ketika pergerakan mereka dibatasi.
Baca juga: Lama tidak Beroperasi, 7 Perusahaan BUMN Mau Ditutup
Pasalnya, sebagian besar masyarakat tidak bisa menghasilkan pendapatan, jika hanya berdiam diri di rumah. Sedangkan, kebutuhan masyarakat terus berjalan. "Bahkan, saya mengusulkan (bantuan) diperluas kepada 60% penduduk Indonesia, yakni 160 juta orang. Lalu, 40 juta rumah tangga dan jangan dikasih Rp300 ribu atau Rp700 ribu, tapi Rp1 juta sampai Rp1,5 juta," paparnya.
Berikutnya, dukungan kepada UMKM, karena sektor ini tergolong rentan lantaran tidak memiliki penghasilan tetap. Pemerintah bisa melakukan intervensi dukungan di masa pandemi coviod-19. Dana untuk mendukung UMKM dapat berasal dari belanja pajak pemerintah yang cukup besar. Lalu, mengalihkannya pada kegiatan produktif yang mendorong perekonomian, seperti UMKM.(OL-11)
Generasi Beta: Pahlawan atau korban revolusi teknologi? Mari kita bahas.
Dalam dekade terakhir, masyarakat Indonesia mulai akrab dengan dunia digital. Mulai dari kakek-nenek hingga cucu telah melek teknologi informasi.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Kalian harus perbanyak minum air putih. Air putih bermanfaat baik untuk kesehatan kulit. Dengan asupan cairan tubuh yang baik maka badan dan kulit menjadi terwat.
Putri Catherine dari Wales mengumumkan sedang menjalani kemoterapi pencegahan untuk mengobati kanker. Tapi apa itu kemoterapi pencegahan?
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved