EKONOM senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung masyarakat di masa krisis, seperti pandemi covid-19.
Dukungan kebijakan itu dapat dilakukan melalui tiga sektor, yakni kesehatan, perlindungan sosial dan UMKM. "Di dalam tahap pandeminya masih akut, aktivitas ekonomi menjadi sangat sulit. Itu kebijakan pemerintah hanya bisa fokus kepada support sebetulnya," tutur Chatib dalam seminar virtual, Senin (18/10).
Menyoroti dukungan kesehatan, lanjut dia, pemerintah bisa terus menggulirkan program vaksinasi covid-19 gratis. Lalu, diikuti dengan akses tes PCR gratis kepada masyarakat. Meski pemerintah telah menetapkan tarif tertinggi untuk tes PCR, banyak masyarakat yang masih belum mampu menjangkaunya.
Baca juga: DKI Gandeng Warteg untuk Bantu Warga Terdampak Pandemi
Lewat fungsi mendukung rakyat, pemerintah seharusnya bisa berperan untuk menekan jauh harga tes PCR. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menjangkau tes deteksi covid-19 tersebut. Apalagi, saat ini tes PCR menjadi syarat untuk berbagai kegiatan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung perluasan akses tes covid-19 ke berbagai daerah. Tak menutup mata, masih ada daerah yang kesulitan mengakses tes PCR. "Ini butuh dana, butuh support dan pemerintah itu justified untuk step in," imbuh Chatib.
Kemudian, dukungan yang tak kalah penting ialah perlindungan sosial. Pemerintah dikatakannya sudah tepat untuk menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat, agar lonjakan kasus covid-19 dapat ditekan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga harus menjamin kehidupan masyarakat ketika pergerakan mereka dibatasi.
Baca juga: Lama tidak Beroperasi, 7 Perusahaan BUMN Mau Ditutup
Pasalnya, sebagian besar masyarakat tidak bisa menghasilkan pendapatan, jika hanya berdiam diri di rumah. Sedangkan, kebutuhan masyarakat terus berjalan. "Bahkan, saya mengusulkan (bantuan) diperluas kepada 60% penduduk Indonesia, yakni 160 juta orang. Lalu, 40 juta rumah tangga dan jangan dikasih Rp300 ribu atau Rp700 ribu, tapi Rp1 juta sampai Rp1,5 juta," paparnya.
Berikutnya, dukungan kepada UMKM, karena sektor ini tergolong rentan lantaran tidak memiliki penghasilan tetap. Pemerintah bisa melakukan intervensi dukungan di masa pandemi coviod-19. Dana untuk mendukung UMKM dapat berasal dari belanja pajak pemerintah yang cukup besar. Lalu, mengalihkannya pada kegiatan produktif yang mendorong perekonomian, seperti UMKM.(OL-11)
