Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri akan memberi anggaran khusus kepada daerah yang berhasil menangani Covid-19.
"Jangan lupa Papua sangat patriarkis tetapi dengan munculnya seorang perempuan sebagai salah satu kandidat potensial untuk jabatan Sekda maka itu menjadi sesuatu yang sangat fenomenal."
"Mereka bisa aktif jika disubsidi pemerintah atau pemda. Dana bisa dicari, yang penting kemauan politik pemerintah dan pemda dalam memenuhi hak rakyat untuk hidup sehat produktif."
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menekankan pentingnya inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tetap menggeliat di tengah pandemi Covid-19.
Informasi resmi yang baru diterima terkait skema kerja ASN saat new normal. Namun, para guru siap menjalankan kegiatan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.
Jika tak ada sosok panutan maka penolakan-penolakan terhadap protokol kesehatan akan terus terjadi sehingga penyebaran virus korona akan sulit diredam.
Mendagri Tito Karnavian mengajak kepala daerah untuk mengembangkan semangat entrepreneurship atau kewirausahaan di wilayah masing-masing saat pandemi Covid-19.
Indonesia telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antardaerah, antarsektoral, dan
Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen Perjanjian Paris.
Pemerintah daerah harus siap menghadapi adanya new normal ini. Pemda harus mampu menyesuaikan diri, atau dengan kata lain pemda harus adaptif.
APKASI mengajak pemerintah daerah se-Indonesia untuk bersiap menyambut konsep 'new normal' alias tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak buruk pandemi Covid-19.
"Koordinasi di negeri kita itu memang penyakit, program koordinasi susahnya setengah mati, disuruh rapat disuruh pemadanan data susah sekali."
"Kendala yang utama komitmen enggak ada, ini otonomi daerah dan pemerintah daerah kurang takut dengan Kementerian Sosial."
Pemerintah daerah juga diuntungkan lantaran RUU Minerba juga mengatur pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur.
Distribusi bansos sembako menjangkau 1,9 juta KK, antara lain 1,3 juta KK untuk DKI Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, sementara Tangsel sendiri mendapat alokasi 75.961 KK
Ia mengatakan perbedaan alokasi dan kasus di masing-masing daerah tidak boleh dikesampingkan.
Panitia Pengawas Pemilu sudah melaporkan temuan penggunaan logo pribadi kepala daerah pada paket bantuan masyarakat.
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan KPK terus mengawasi dan memantau penggunaan dan penyaluran dana covid-19 di semua lembaga. Baik di pusat atau daerah.
"Khusus untuk bantuan sosial bagi warga miskin yang belum masuk data mestinya tetap dibantu sesuai kebijakan lokal," kata kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena.
Polri akan melakukan kerja sama dengan Pemda sampai tingkat RT dan RW untuk pengawasan dan pembinaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved