Bawaslu: Penggunaan Logo Pribadi dalam Bansos Sulit Diproses

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui ada sejumlah temuan dari Panitia Pengawas Pemilu terkait penggunaan logo pribadi kepala daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menyampaikan temuan itu masih harus ditindaklanjuti, apakah masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Pelanggaran yang dimaksud terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Tergantung apakah itu pelanggaran netralitas ASN atau tidak. Itu kan bantuan daerah, seharusnya tidak ada foto pribadi. Secara aturan netralitas ASN, mungkin dapat diduga sebagai pelanggaran. Tapi harus memenuhi unsur aturan," ujar Fritz saat dihubungi, Kamis (30/4).

Baca juga: DPRD Sayangkan Foto Bupati Jember Muncul di Karung Beras Covid-19

Diketahui, Ayat 3 Pasal 71 UU Pilkada melarang bupati/wakil bupati berikut wali kota/wakil wali kota, menggunakan kewenangan untuk program menguntungkan atau merugikan pasangan calon  di daerah sendiri maupun daerah lain. Tepatnya, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutnya, Ayat 5 dari Pasal 71 berupa pengenaan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota."Tetapi sekarang calon kepala daerah itu belum ada. Itu yang harus dilihat dahulu,” pungkasnya.

“Panitia Pengawas Pemilu di daerah melaporkan ada beberapa kepala daerah yang membagikan bantuan dengan logo wajah orang (pribadi). Ada yang melapor, tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena calonnya belum ada," imbuh Fritz.

Baca juga: Ekonomi Masyarakat Tertekan Covid-19, Kemensos Salurkan Bantuan

Polemik penggunaan logo pribadi kepala daerah dalam bantuan mengemuka ketika Kementerian Sosial memberikan bantuan. Namun, paket bantuan menampilkan logo atau gambar Bupati Klaten, Sri Mulyani. Dia berdalih ada kekeliruan terkait penempelan stiker wajahnya di kemasan cairan antiseptik.

Klaten masuk daftar 270 daerah yang menggelar pilkada serentak pada tahun ini. Meski belum dapat dipastikan, bupati petahana diketahui akan maju kembali dalam pesta demokrasi. Menanggapi polemik itu, Fritz berpendapat kepala daerah diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kepala daerah bersumpah janji untuk bekerja kepada tiap golongan. Tapi siapa yang menegakkan aturan tersebut," tandasnya.(OL-11)