Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Dewan Pengurus Indonesian Health Economics Association Hasbullah Thabrany menegaskan, penguatan peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan penertiban bagi peserta Jaminan Kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang nonaktif.
"Mereka bisa aktif jika disubsidi pemerintah atau pemda. Dana bisa dicari, yang penting kemauan politik pemerintah dan pemda dalam memenuhi hak rakyat untuk hidup sehat produktif," kata Hasbullah kepada Media Indonesia, Jumat (19/6).
Seperti diketahui, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebut cakupan peserta nonaktif dari segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) JKN-KIS mencapai 52,3% hingga April 2020. Artinya, 15 juta dari 30 juta peserta PBPU merupakan peserta nonaktif.
Dihubungi terpisah, Kepala Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memprediksi, jumlah peserta yang tidak aktif tersebut akan mengurangi pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp12,77 triliun.
Baca juga : Berat Badan Bayi Stagnan, Bisa Jadi Infeksi Saluran Kemih
"Akibat kenaikan iuran maka akan ada kenaikan peserta yang nonaktif dan peserta yang turun kelas. Akibat dari dua hal tersebut maka pendapatan JKN akan berkurang.Tentunya hal ini bisa mendukung terjadinya defisit," bebernya.
Untuk itu, kata Timboel, sanksi yang tegas harus diterapkan, yakni dengan tidak memberikan pelayanan bagi peserta nonaktif.
"Pemda sangat penting untuk memberikan layanan publik sehingga penting peran Pemda," tandasnya. (OL-7)
Petugas pelayanan pembuatan KS-NIK, Alfi Febriantara, menyebutkan, lonjakan warga yang mengurus pembuatan KS-NIK melonjak sejak sepekan terakhir.
RSUD sebagai pelaksana program harus diaudit. Apalagi, berdasarkan aduan masyarakat yang berobat dengan menggunakan KS tidak diberikan nota kwitansi.
Massa yang mengatasnamakan pejuang kartu sehat (KS-NiK) itu memilih duduk-duduk di jalan. Padahal, akses jalan tersebut dimanfaatkan pengendara untuk bisa menuju ke gerbang tol Bekasi Timur.
Salah seorang orang tua murid Nurhayati mengaku tidak terima hasil seleksi PPDB, sebab sang anak tak diterima di SMA negeri. SMA negeri yang dituju yakni SMA Negeri 7.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program itu dibuat bukan tanpa alasan.
PEMERINTAH daerah menyambut positif program kartu Indonesia sehat (KIS) yang digulirkan Presiden Joko Widodo sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemberian kental manis untuk balita didorong oleh masih tingginya persepsi salah dari orang tua yang menganggap kental manis kandungannya sama dengan susu sapi.
Pemda harus terus mengecek persiapan pilkada, seperti logistik maupun tempat pemungutan suara (TPS).
Maurit mendorong agar pemda melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu, serta melaporkan penggunaan dana hibah tersebut.
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh.
DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pemberian insentif tambahan bagi pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memastikan insentif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved