Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH daerah (Pemda) diminta tidak melupakan sebagian masyarakat terdampak wabah korona (covid-19) yang tidak kebagian bantuan sosial (bansos). Pemda diminta segera bergerak.
"Khusus untuk bantuan sosial bagi warga miskin yang belum masuk data mestinya tetap dibantu sesuai kebijakan lokal," kata kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena di Jakarta, Selasa (21/4).
Melki meminta Pemda merangkul RT dan RW untuk mendata warga terdampak yang tidak kebagian bansos. Jangan sampai ada warga terdampak yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
"Misalnya bantuan yang tersedia dibagi secara merata misalnya dengan memperkecil bantuan untuk seluruh warga miskin di tingkat RT RW bersangkutan sehingga semua yang miskin kebagian," ujar Melki.
Baca juga: PKS Tuding Pemprov DKI tidak Siap Bagikan Bansos
Seluruh bantuan pemerinta pusat maupun daerah diharap tepat sasaran. Melki tidak ingin masyarakat yang butuh malah tak mendapat uluran tangan pemerintah.
"Semua jenis bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sembako, kartu prakerja, program padat karya, listrik gratis atau diskon 50% plus program sosial lainnya dari pemerintah pusat sampai daerah juga pihak swasta betul betul harus dipastikan untuk menjangkau warga yang membutuhkan," tutur Melki. (A-2)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved