Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PEMERINTAH daerah (Pemda) diminta tidak melupakan sebagian masyarakat terdampak wabah korona (covid-19) yang tidak kebagian bantuan sosial (bansos). Pemda diminta segera bergerak.
"Khusus untuk bantuan sosial bagi warga miskin yang belum masuk data mestinya tetap dibantu sesuai kebijakan lokal," kata kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena di Jakarta, Selasa (21/4).
Melki meminta Pemda merangkul RT dan RW untuk mendata warga terdampak yang tidak kebagian bansos. Jangan sampai ada warga terdampak yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
"Misalnya bantuan yang tersedia dibagi secara merata misalnya dengan memperkecil bantuan untuk seluruh warga miskin di tingkat RT RW bersangkutan sehingga semua yang miskin kebagian," ujar Melki.
Baca juga: PKS Tuding Pemprov DKI tidak Siap Bagikan Bansos
Seluruh bantuan pemerinta pusat maupun daerah diharap tepat sasaran. Melki tidak ingin masyarakat yang butuh malah tak mendapat uluran tangan pemerintah.
"Semua jenis bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sembako, kartu prakerja, program padat karya, listrik gratis atau diskon 50% plus program sosial lainnya dari pemerintah pusat sampai daerah juga pihak swasta betul betul harus dipastikan untuk menjangkau warga yang membutuhkan," tutur Melki. (A-2)
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved