Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PEMERINTAH daerah (Pemda) diminta tidak melupakan sebagian masyarakat terdampak wabah korona (covid-19) yang tidak kebagian bantuan sosial (bansos). Pemda diminta segera bergerak.
"Khusus untuk bantuan sosial bagi warga miskin yang belum masuk data mestinya tetap dibantu sesuai kebijakan lokal," kata kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena di Jakarta, Selasa (21/4).
Melki meminta Pemda merangkul RT dan RW untuk mendata warga terdampak yang tidak kebagian bansos. Jangan sampai ada warga terdampak yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
"Misalnya bantuan yang tersedia dibagi secara merata misalnya dengan memperkecil bantuan untuk seluruh warga miskin di tingkat RT RW bersangkutan sehingga semua yang miskin kebagian," ujar Melki.
Baca juga: PKS Tuding Pemprov DKI tidak Siap Bagikan Bansos
Seluruh bantuan pemerinta pusat maupun daerah diharap tepat sasaran. Melki tidak ingin masyarakat yang butuh malah tak mendapat uluran tangan pemerintah.
"Semua jenis bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sembako, kartu prakerja, program padat karya, listrik gratis atau diskon 50% plus program sosial lainnya dari pemerintah pusat sampai daerah juga pihak swasta betul betul harus dipastikan untuk menjangkau warga yang membutuhkan," tutur Melki. (A-2)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved