Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Menurut Menhub, perlu langkah strategis terkait produktivitas dan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Pembangunan iMandalika Urban Tourism and Infrastructure Project (MUTIP) Paket II yang tengah berjalan yakni konstruksi pada sejumlah ruas jalan dengan total panjang 2,99 km.
"Kebijakan ini bukan hal baru. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) pernah dibentuk dan belum banyak berhasil,"
Kontraktor syariah adalah model atau layanan baru yang bisa dijadikan pilihan bagi konsumen yang tidak puas dengan model konvesional.
Untuk itu, ia pun mendukung pemberian dan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) bagi Papua. Hanya, lanjut Bobby, pengelolaannya harus lebih baik.
BP Batam membangun tambahan ruas jalan raya untuk memperlancar transportasi dari Jalan Batu Besar hingga Simpang Kawasan Industri Taiwan.
Untuk mendukung perkembangan empat sektor itu, BP mendorong realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presien Nomor 9 Tahun 2020. Pemerintah ingin wilayah Papua dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain
Wapres Ma'ruf Amin merencanakan kunjungan ke Papua pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
BRIDA sebagai pengungkit pengorganisasian kolaborasi untuk memecahkan masalah daerah berbasis riset, yang fungsinya menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaan proyek ISED, pembangunan SDM ini menjadi salah satu pilar penting dalam upaya penciptaan lapangan kerja."
Pemerintah memperkirakan jumlah populasi di wilayah IKN pada 2024 mencapai 38 ribu orang. Total lahan yang disediakan untuk hunian sekitar 101 hektare.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI Soelaeman Soemawinata menilai regulasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih belum jelas.
Reformasi sistem perpajakan harus mengoptimalkan potensi penerimaan di Indonesia, sehingga pembiayaan pembangunan tidak selalu mengandalkan utang.
Selama 20 tahun terakhir, KPPOD menilai pemberian dana otsus kepada Papua dan Papua Barat tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Presiden Joko Widodo menginginkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Presiden sempat mengutarakan kegeramannya, lantaran ada pembangunan infrastruktur yang tidak diikuti dengan fasilitas penunjang.
Desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara, sehingga program pembangunan seharusnya menitikberatkan pada pemberdayaan desa.
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi menambah prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2023 untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo terus mendorong dilakukannya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berketahanan demi menjaga kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved