BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan bahwa survei pemetaan laut dalam di Indonesia masih jauh dari maksimal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia baru melakukan survei sebatas hasil inversi atau pemantauan anomali di dasar laut.
"Batimetri Nasional (BATNAS) masih sebatas hasil inversi data gravity anomaly hasil pengolahan data altimetri, dengan menambahkan data pemeruman (sounding)," ujar Kepala BPPT Hammam Riza dalam seminar virtual, Selasa (31/8).
Tidak hanya Indonesia, secara global pemetaan dasar laut dalam pun masih kurang dari 18%. Menurut dia, upaya pemenuhan liputan survei batimetri secara global yang komprehensif menjadi isu penting.
Baca juga: Indonesia Rawan Terdampak Perubahan Iklim Global
Bagi Indonesia, potensi laut merupakan kekayaan alam yang harus dimaksimalkan untuk pembangunan nasional. Pemetaannya sekaligus menjadi bukti kekuatan dalam menjaga kedaulatan sebagai negara maritim.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 2011, data batimetri merupakan salah satu komponen dalam membentuk Informasi Geospasial Dasar (IGD). Ini akan menjadi referensi dalam menghasilkan Informasi Geospasial Tematik (IGT), yang penting untuk menunjang perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.
Baca juga: KKP Klaim Laut Indonesia Bebas Cantrang
Oleh karena itu, peran teknologi pemetaan laut dalam sangat penting untuk menjawab berbagai isu. Baik global, regional maupun nasional, yang memerlukan penyelesaian.
"Yang kita lakukan dengan menguasai teknologi, menggunakan dan menjamin keberhasilan penerapan, ujungnya untuk ekonomi, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," imbuh Hammam.
Indonesia memiliki infrastruktur kapal riset yang cukup memadai. Setidaknya, ada 12 kapal riset yang tersebar di beberapa institusi, seperti BPPT, LIPI, PUSHIDROSAL, KKP dan P3GL-ESDM. "Tantangannya, bagaimana dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang menjawab berbagai persoalan," pungkasnya.(OL-11)
