Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim wilayah perairan Indonesia bebas dari alat tangkap cantrang, yang tidak ramah lingkungan.
Hal ini disampaikan Trenggono saat menyaksikan langsung pemusnahan alat tangkap tersebut di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Jawa Tengah. "Top ini! Luar biasa ini komitmen untuk tidak menggunakan cantrang," ujar Trenggono dalam keterangan resmi, Selasa (10/8).
Pemusnahan alat tersebut dilakukan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini. Upaya itu dengan cara memotong jaring cantrang yang diturunkan langsung dari kapal.
Baca juga: KKP-FAO Perpanjang Kerja Sama Program I-Fish senilai Rp88 M
KKP menegaskan alat tangkap cantrang resmi tidak lagi beroperasi di perairan Indonesia. Hal itu sesuai Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.
Trenggono menyebut pemusnahan alat tangkap cantrang sebagai wujud komitmen terhadap aturan. Diketahui, larangan menggunakan alat tangkap cantrang untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di Indonesia. Sehingga, kegiatan ekonomi di perairan bisa berjalan berkelanjutan.
Baca juga: Gelombang Tinggi, Ratusan Nelayan tidak Melaut
"Ini merupakan komitmen bersama Pemkot Tegal dan seluruh nelayan di sini. Ini bagian dari kepedulian pada keberlanjutan (ekosistem laut)," imbuh Trenggono.
Dalam kunjungan di Tegalsari, pihaknya juga menyoroti fasilitas pelabuhan. Kondisi pelabuhan dinilainya kurang higienis. Pun, tempat pengepakan dan pelelangan ikan masih kurang tertata, sehingga butuh perbaikan.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Pak Dirjen (Perikanan Tangkap) untuk menyerahkan pelabuhan ini kepada kementerian pusat. Saya minta untuk dibangun agar menjadi pelabuhan yang ikonik," pungkasnya.(OL-11)
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved