Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup mulut.
DPR berpeluang menggunakan hak angket pada kasus transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.
Digitalisasi pelaporan pajak akan memacu adopsi teknologi, seperti aplikasi pajak, oleh bisnis yang akan berdampak positif pada pemenuhan kewajiban pajak.
Ketua PPATK mengatakan transaksi mencurigakan senilai lebih Rp349 triliun di Kemenkeui tidak terjadi. Transaksi itu terkait impor-ekspor dan perpajakan.
Harga jual kembali (buyback) emas Antam Rp973.000 per gram.
Tujuan dari diberlakukannya penghapusan pajak progresif dan BBNKB ini adalah agar mempermudah pemerintah dalam mendata kendaraan bermotor yang ada pada masyarakat.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, adanya kasus ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu khususnya wajib pajak kepada DJP.
Hasyim Asy’ari mengingatkan agar para capres yang ingin jadi peserta Pilpres 2024 untuk inisiatif buka kepatuhan bayar pajaknya ke publik.
Momentum pemulihan ekonomi dan potensi penerimaan yang masih sangat besar di Sumatera Utara perlu terus dioptimalkan
BERBAGAI kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pajak tidak mempengaruhi capaian target pajak di Jawa Barat (Jabar), khususnya di Jabar II.
Hingga 13 Maret 2023, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 7,14 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Penasaran apa isi safe deposit box milik eks aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo? Ini jawaban KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gerak cepat menelusuri sumber uang yang berada safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak.
Harta kekayaan RAT yang tidak wajar dan didukung laporan PPATK telah mendorong kasus tersebut memasuki tahap penyidikan.
Fraksi Demokrat menekankan pemerintah tidak boleh lagi menutupi praktik anak buahnya yang sudah melanggar aturan
Tindakan menyalahi aturan tersebut sudah menjadi laten dan berlangsung lama di Kementerian Keuangan.
Investor baik dari dalam maupun luar negeri disebutkan ingin berpartisipasi dalam percepatan pembangunan IKN.
Diharapkan muncul partisipasi yang lebih besar dari para pelaku usaha untuk pemerataan pembangunan.
Mahfud menyayangkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era itu tidak langsung bergerak melakukan pemeriksaan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved