Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat
dan Tenggara (Sulselbartra), pada 2023 ini, menargetkan penerimaan pajak senilai Rp17,90 triliun. Target ini naik 22,6% dibandingkan
2022 yang mencapai Rp14,6 triliun.
Khusus triwulan pertama tahun ini, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra
Arridel Mindra menjelaskan, DJP mencatat penerimaan pajak senilai Rp3,67 triliun di triwulan pertama 2023. NIlai itu merupakan 20,50% dari target.
Nilai itu tertinggi untuk periode sama dalam lima tahun terakhir.
Sebelumnya pada 2022 penerimaan pajak senilai Rp2,8 triliun. "Jadi,
penerimaan kita tumbuh 29,99%," jelas Arridel.
Menurut dia, kenaikan target dianggap cukup beralasan, mengingat
potensi di daerah masing-masing.
Menurut Arridel dari tiga provinsi, hanya Sulbar yang mencatatkan
penurunan penerimaan pajak yaitu 15,43% dari target, pertumbuhan
penerimaan pajak di daerah itu minus 2,61% dibandingkan tahun lalu.
Sementara penerimaan pajak di Sultra naik 33,64%. Sementara di
Sulsel penerimaan pajak tumbuh 31,50%. Sulsel tumbuh 31,50% dengan capaian 22,69%.
"Memang penerimaan pajak kita ditopang di 2 provinsi, karena Sulawesi Barat tumbuh negatif. Tapi kami optimistis, karena di tiga provinsi
ini terdapat peningkatan perdagangan, infrastruktur yang makin baik dan makin hidup, dan industri makin banyak," lanjut Arridel.
Dia menambahkan, penerimaan pajak pada triwulan pertama ditopang
berbagai sektor. Seperti sektor perdagangan, administrasi pemerintahan,
pertambangan, industri pengolahan, dan sektor jasa keuangan. (N-2)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved