Berita Terbaru Pajak Hiburan Hari Ini

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kebijakan untuk pemberian insentif fiskal guna mendukung kemudahan berinvestasi dan berupa pengurangan.

Pemda Diminta Guyur Insentif Fiskal Pajak Hiburan ke Pengusaha

Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk menggelontorkan insentif fiskal kepada pelaku usaha jasa hiburan di tengah tarif pajak hiburan yang tinggi.

Ini Pertimbangan Pemda Berikan Insentif Pajak Hiburan

Sejumlah pertimbangan mendorong pemerintah daerah (pemda) memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha jasa hiburan.

Bamsoet Harap Pemerintah Berdialog dengan Pengusaha Terkait Kenaikan Pajak Hiburan

Bamsoet berharap pemerintah mau mendengarkan suara para pengusaha terkait kenaikan pajak tempat hiburan. Pasalnya kebijakan itu banyak dikeluhkan pengusaha.

Pelaku Usaha Jasa Hiburan Minta Pajak Minimum 40 Persen Dibatalkan

Pemerintah didorong untuk mengubah pemberlakuan tarif pajak minimum 40% untuk aktivitas hiburan tertentu seperti karaoke, bar, mandi/uap, kelab malam, hingga diskotek.

Ini Solusi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk Pajak Hiburan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, solusi untuk tarif pajak minimum 40% terhadap jasa hiburan tertentu ialah melalui surat edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.

Penerapan Pajak Hiburan Minimum 40% Bergantung Kebijakan Kepala Daerah

NASIB tarif pajak atas jasa hiburan tertentu seperti karaoke, bar, mandi/uap, kelab malam, hingga diskotek bergantung pada pemerintah daerah

Pemerintah Kaji Insentif Pajak Pariwisata Berupa PPH Badan DTP 10%

Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata berupa PPH Badan DTP sebesai 10%.

Hotman Paris Curiga Ada Pejabat Dorong Penaikan Pajak Hiburan

Hotman Paris curiga ada pejabat negara yang mendorong kebijakan penaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan per 5 Januari 2024.a

Politikus Nasdem Ivanhoe Desak Kenaikkan Pajak Hiburan DKI Ditinjau Ulang

Karena perekonomian masyarakat masih belum pulih sepenuhnya usai pandemi Covid-19.

Pajak Hiburan bakal Meroket, Pengusaha Kelab Malam Keluhkan Penurunan Omzet

Kenaikan pajak hiburan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

Luhut Dukung Pengusaha Gugat Aturan Pajak Hiburan ke MK

Luhut Binsar Pandjaitan mendukung rencana pengusaha jasa hiburan mengajukan gugatan uji materiil atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

MK Tetapkan SPA sebagai Layanan Kesehatan Tradisional, tak Kena Pajak Hiburan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, bahwa SPA termasuk dalam layanan kesehatan tradisional, sehingga SPA tidak lagi dikenakan pajak hiburan.

Premanisme di Mandura

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL