Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Sebelumnya, OJK melakukan pengawasan terhadap 37 bank, baik bank umum/syariah nasional (BUSN) maupun bank pembangunan daerah (BPD), dengan modal inti di bawah Rp3 triliun pada 2022.
Hibnu menilai UU PPSK, yang mengatur kewenangan penyidik tunggal, berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain.
Boyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Dengan terbitnya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK kini memiliki kewenangan tunggal dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana di sektor keuangan.
Aturan baru ini tidak akan berdampak signifikan pada BRI. Hal ini karena ke depan ATMR diproyeksikan akan menurun.
"Mestinya aparat penegak hukum (kepolisian) tetap diberikan kewenangan serupa, jadi conflict of interest bisa dihindari."
Moduit memperluas cakupan layanan, sesuai dengan misi untuk memberikan akses investasi mudah bagi semua lapisan masyarakat, terutama generasi milenial & gen Z
"Sangat berbahaya, kecuali OJK sudah menunjukkan sumber daya manusianya, pengalaman bagaimana, karena kejahatan, industri keuangan sangat kompleks."
OJK akan terus melakukan penguatan permodalan, kinerja, dan konsolidasi perbankan termasuk pemenuhan MIM sebesar Rp3 triliun bagi Bank milik Pemerintah Daerah paling lambat 31 Desember 2024
Implementasi Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2022 diharapkan mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian daerah dan industri perbankan nasional.
Peralihan pengawasan disebabkan pertumbuhan nilai aset kripto yang semakin pesat. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada stabilitas sektor keuangan di Tanah Air.
Banyak investor mengambil strategi selama kondisi bear market seperti saat ini dengan memilih koin berfundamental bagus yang punya fitur staking.
Kripto yang selama ini dianggap sebagai aset komoditas dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kini dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OTORITAS Jasa Keuangan dan Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama mendorong perempuan untuk meningkatkan literasi keuangan.
Mahasiswa memperoleh informasi tentang inklusi keuangan berupa akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, aman dan terjangkau.
UNDANG-UNDANG (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) baru saja disahkan DPR sebelum tutup 2022.
OJK memberitahukan kepada seluruh stakeholders, rekanan, dan mitra kerja OJK agar tidak memberikan hadiah, bingkisan, dan parsel dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK.
Sebab, risiko pada sektor jasa keuangan masih ada di tahun depan, seiring dengan ketidakpastian ekonomi global. Perbankan juga harus mewaspadai potensi kredit bermasalah.
OJK menyatakan akan mulai memberlakukan PSAK 74 yang merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 17: Insurance Contracts yang telah terbit pada tahun 2017.
Otoritas Jasa Keuangan menilai literasi keuangan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved