Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kebijakan pemangkasan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Menurut Tjahjo, selama proses rekrutmen dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hal tersebut sah
Wapres tidak menginginkan para ASN terpapar paham-paham yang tak sesuai dengan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
Tjahjo mengatakan 118 ribu PNS itu harus siap pindah tugas.
"Saat ini kami sedang mendetailkan lagi dari 118 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sedang dicek kembali kompetensi maupun background pendidikannya," ucap Tjahjo
Ia memastikan pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba, dan korupsi. Pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK.
Tjahjo berharap iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen, sehingga nantinya ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah yang signifikan.
Hasil pengawasan kearsipan KPK dinilai memuaskan.
Tjahjo Kumolo menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang dicanangkan DPR RI tidak perlu dilakukan.
Tepatnya setelah tujuh Polda resmi mengalami kenaikan tipe dari B menjadi A.
Selain radikalisme, narkotika juga menjadi masalah penting yang kerap dialami ASN.
Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga.
"Kami sangat menekankan agar seluruh pegawai ASN disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Tjahjo
Sejumlah aturan telah mengatur jelas terkait netralitas ASN. Salah satunya termaktub dalam Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014.
"Setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS nya, jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda dalam kondisi tertentu,"
Menpan RB mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap praktik percaloan yang kerap terjadi pada masa rekrutmen calon ASN.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, strategi nasional pencegahan korupsi menunjukkan skor yang baik dalam hal perizinan dan tata niaga. Namun, skor kebijakan satu peta rendah.
"Itu berita lama tahun 2015 yang dimunculkan kembali ketika diadakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS),"
Sebelumnya, Kemenpan-RB hanya dipimpin seorang menteri yakni Tjahjo Kumolo. Ia dipercaya menduduki posisi tersebut sejak 2019.
Tjahjo menyatakan TWK tak ada kaitannya dengan isu HAM.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved