Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada istilah lockdown untuk instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Seiring peningkatan kasus positif covid-19, masing-masing instansi pemerintah serta perkantoran swasta diminta menyesuaikan pengaturan kerja pegawai dengan kondisi tersebut.
Ia lebih lanjut mengatakan pemerintah tetap berpegang pada Surat Edaran (SE) PAN-RB Nomor 67/2021, tidak mengenal istilah lockdown karena implikasinya sangat luas sekali. Pemerintah mengedepankan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Dalam SE itu dimungkinkan bagi pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga, 75% atau lebih karyawannya kerja dari rumah sebagaimana kondisi daerah dan kondisi perkantoran," ujar Tjahjo, mengutip wawancara yang ditayangkan di stasiun televisi swasta, Jumat (18/6) malam.
Ia menegaskan meskipun ada pembatasan jumlah pegawai, pelayanan terhadap masyarakat dipastikan tetap berjalan. Ia mencontohkan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak meliburkan pegawai. "Pelayanan terhadap masyarakat tetap jalan berkaitan dengan perizinan memberikan kemudahan buat masyarakat," tuturnya.
Disampaikannya, meskipun ada daerah yang masuk kategori zona merah (tinggi risiko penularan) seperti DKI Jakarta, ASN diminta tetap produktif demi memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tetapi, imbuhnya, ASN tetap menerapkan protokol kesehatan apabila tidak bekerja dari rumah.
"Soal kementerian/lembaga maupun swasta, seandainya sudah pada posisi mengkhawatirkan kami serahkan pada kementerian/lembaga termasuk swasta untuk memutuskan mau 75% atau 95% kerja di rumah silakan. Tapi tidak menggunakan istilah lockdown," tukasnya. (OL-14)
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Kemenpan-RB tengah berdiskusi mengenai gaji ke-13 dan ke-14 ASN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.
MenpanRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa proses perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung pada Januari 2025.
Saat ini Kemenpan-RB memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.
Kementerian PAN-Rebiro juga telah membuat skenario, bahwa bila tower apartemen diisi dengan berbagi kamar/ sharing, maka akan bisa dipindahkan 3.200 ASN pada bulan Oktober
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved