NEWSTICKER

Berita Terbaru Mardani H Maming Hari Ini

Selain Suap, KPK Naikan Penyidikan Gratifikasi yang Diterima Mardani Soal IUP
19/8/2016 05:59
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaska dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dipanggil Perdana oleh KPK sebagai Tersangka, Mardani Marming Diminta Kooperatif
19/8/2016 05:59
"Tim penyidik mengagendakan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan."
Kedua Istri Mardani Maming Mangkir dari Panggilan KPK
19/8/2016 05:59
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengingatkan, agar kedua istri Mardani H Maming dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan kedua yang akan segera dilayangkan oleh KPK.
KPK Imbau Mardani Maming Kooperatif Hadiri Pemeriksaan
19/8/2016 05:59
Mardani terjerat dalam kasus dugaan suap izin pertambangan
Kuasa Hukum Mardani Minta Semua Pihak Menunggu Pra Peradilan
19/8/2016 05:59
Pada intinya kami meminta semua pihak menghormati proses pra peradilan yang sedang berlangsung
Mardani Mengaku Ingin Fokus Proses Praperadilan
19/8/2016 05:59
Ia berharap KPK memberikan waktu kepada Mardani untuk fokus dalam praperadilan.
KPK Sayangkan Mardani Maming Mangkir Karena Alasan Praperadilan
19/8/2016 05:59
"Proses praperadilan sama sekali tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan."
KPK Periksa Dua Saksi Kasus Suap Mardani Maming
19/8/2016 05:59
Mardani ditetapkan sebagai tersangka suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan
Setelah Mangkir, KPK Panggil 8 Saksi lainnya di Kasus Korupsi IUP
19/8/2016 05:59
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, sudah memberikan ultimatum atas sikap para saksi yang tidak proaktif memenuhi panggilan lembaga akti korupsi ini.
Seperti Setnov, KPK Dinilai Bisa Tahan Mardani Tanpa Tunggu Hasil Praperadilan
19/8/2016 05:59
KPK juga sudah pernah melakukan hal serupa pada kasus mega korupsi KTP elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
KPK Kembali Panggil Kedua Istri Mardani Maming
19/8/2016 05:59
Selain dua istri Mardani H Maming, KPK juga memanggil Muhammad Bahruddin dengan jadwal pemeriksaan yang sama.
Mangkir karena Alasan Isolasi Mandiri, Saksi Kasus Mardani akan Dipanggil Ulang
19/8/2016 05:59
Stefanus sejatinya diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (18/7).
Denny Indrayana Isyaratkan Mardani Maming Bakal Mangkir Lagi
19/8/2016 05:59
Denny mengatakan praperadilan kliennya kelar pada Rabu, 27 Juli 2022. Lembaga Antikorupsi diminta menunggu hasil praperadilan.
Ini 4 Gugatan Kuasa Hukum Mardani Maming kepada KPK
19/8/2016 05:59
Menurut Denny Indrayana, perkara Mardani merupakan kasus perdata sehingga tidak perlu dikriminalkan seperti pemblokiran terhadap beberapa rekening bank atas nama pribadi dan perusahaan.
KPK Selisik Keterlibatan Paman Mardani Maming
19/8/2016 05:59
Muhammad Bahruddin merupakan Komisaris PT Angsana Terminal Utama
Istri Mardani Maming Kembali Mangkir
19/8/2016 05:59
Lembaga Antikorupsi itu bakal memanggil ulang Erwinda. Keterangan dia dibutuhkan untuk mendalami dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan suaminya.
KPK Siap Beberkan Bukti Mardani Maming Terima Suap dan Gratifikasi di Sidang Praperadilan
19/8/2016 05:59
Semua bukti yang dimiliki KPK diyakini bakal memenangkan praperadilan itu. Ali menegaskan bahan yang dimiliki instansinya bakal menjelaskan bahwa praperadilan Mardani tidak berdasar.
Posisi Bambang Widjojanto Dinilai KPK Munculkan Konflik
19/8/2016 05:59
KPK menilai posisi Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum Mardani H. Maming telah memunculkan konflik kepentingan.
Bambang Widjojanto Mundur dari TGUPP Demi Bela Mardani Maming
19/8/2016 05:59
Bambang Widjojanto membicarakan ini kepada kolega-koleganya di TGUPP Pemprov DKI Jakarta terkait langkahnya tersebut.
Hari Ini, KPK Periksa Adik Mardani Maming dan Dua Saksi Lainnya
19/8/2016 05:59
Saat ini, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil beberapa pihak sebagai saksi yang dapat menerangkan adanya perbuatan pidana terkait pemberian IUP tersebut.