Berita Terbaru Mahfud MD Hari Ini

Komisi III Panggil Mahfud MD untuk Jelaskan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu

Komisi III DPR bakal memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Ingin Pemilu Dilaksanakan di 2024

Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah bersama rakyat akan menyelenggarakan pemilu serentak di 2024. Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi tidak akan ditunda.

Mahfud Siap Bahas dengan DPR Dugaan TPPU Rp300 Triliun di Kemenkeu

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.

Mahfud: Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Wajib Diusut

Mahfud MD yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan, transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus diusut.

Rp300 Triliun Transaksi di Kemenkeu bukan Korupsi, Pukat UGM: Harus Dituntaskan

KEPALA PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan angka Rp300 triliun yang dilaporkan bukan bentuk tindak pidana korupsi atau TPPU oleh pegawai Kementerian keuangan.

Mahfud MD: Hampir Setiap Proyek Ada Pencucian Uang

Mahfud MD, membeberkan transaksi tidak wajar bukan hanya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp300 triliun di Kemenkeu.  

Sri Mulyani Jamin Investigasi Harta Tak Wajar Milik 69 Pegawai Kemenkeu Selesai dalam Sepekan

proses investigasi harta tidak wajar milik 69 pegawai Kemenkeu ditargetkan selesai dalam sepekan.

Bukan Korupsi, Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Masuk TPPU

"Jadi tidak benar isu di Kementerian Keuangan ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara."

Mahfud MD dan DPP IKA UII Bagikan Ratusan Paket Baksos di Bali

Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (DPP IKA UII) menggelar bakti sosial kepada masyarakat di berbagai wilayah di Bali.

KPK Ogah Komentar Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun 

Belum terima data transksi mencurigakan Rp300 triliun kementerian keuangan, KPK enggan berkomentar.

200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan hasil dari informasi hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu.

Israel Ikut Piala Dunia U-20, Bagaimana Keamanannya?

Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.

Menkopolhukam Gelar Bedah Kasus Indosurya

Pemerintah saat ini tengah mengeksaminasi putusan hakim dan akan segera mengajukan PK atas kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya

Putusan PN Jakarta Pusat Salah Kamar, Tidak Perlu Dieksekusi

Menkopolhukam juga menduga ada pihak yang bermain di balik putusan itu kemudian menggunakan kekuatan yudikatif melalui pengadilan untuk menunda pelaksaan pemilu 2024.

Mahfud: Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Sensasi Berlebihan

Mahfud menegaskan bahwa PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya ada empat alasan berdasarkan hukum.

Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU

Pada sosial media pribadinya anak Rafael, Mario, kerap menampilkan gaya hidup mewah. Ia memiliki Jeep Rubicon dan motor mewah Harley Davidson.

Mahfud MD: Penanganan KKB, Teknis ke Kapolri dan Panglima

Peristiwa tersebut memicu bentrokan antara masyarakat sipil dan aparat keamanan sehingga menewaskan 12 orang.

Mahfud Minta Mario Dijerat Pasal Penganiayaan Berat, Ini Respons Polisi

Kepolisian masih terus mendalami kasus penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap Cristalino David Ozora, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor, tersebut.

Menkopolhukam Kembali Tegaskan Tidak Ada Penundaan Pemilu

Menkopolhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan.

Pasca-Kerusuhan Wamena, DPR Nilai Kondisi Papua Tak Sesuai Fakta di Lapangan

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai kondisi Papua tidak sesuai fakta di lapangan, menyusul kerusuhan di Wamena baru-baru ini.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia