Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ogah mengomentari soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya Alex belum mengetahui dan menerima temuan data tersebut.
Senada, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku pihaknya juga belum mendapatkan data terkait temuan itu. Ia juga enggan berkomentar.
"Belum. Datanya juga belum tahu makanya aku enggak komentar," ucap Pahala di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (10/3).
Baca juga: Kemenkeu Bantah Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
Ia meminta mengonfirmasi ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sebab, temuan soal Rp300 triliun awalnya dibunyikan Mahfud.
"Wah kalau Rp300 triliun nanyanya ke Pak Menko dong," ujar Pahala.
Baca juga: Informasi Pemilikan Saham Pegawai Kemenkeu Belum Diterima
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan informasi dari hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu. Data tersebut sudah dikirimkan ke instansi yang dinakhodai Sri Mulyani itu.
"Itu terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 informasi hasil analisis/IHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023," ungkap Ivan, Kamis (9/3).
Pemberian data dilakukan mengingat transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun muncul di internal Kemenkeu. Aliran dana ini juga sempat menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut pergerakan uang sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai terendus pemerintah sejak 2009. Mahfud menyayangkan jajaran Kemenkeu era itu tidak langsung merespons laporan transaksi yang mencurigakan tersebut. (Z-3)
Pada sisi aplikasi, keamanan menekankan penerapan “shift-left” dan “kemampuan pemulihan” secara bersamaan.
Banyak yang belum tahu kalau sekarang (biaya 0,3 persen) itu sudah dihilangkan, sudah dicabut, jadi 0% sekarang. QRIS bebas biaya (untuk transaksi di bawah Rp500 ribu).
Dengan fitur ini, jelas dia, trader dapat mengubah tingkat leverage kapan pun tanpa perlu membuka posisi baru.
Startup pembayaran Durianpay mencatat pertumbuhan signifikan pada 2023 dengan peningkatan lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya dan kenaikan tiga kali lipat TPV.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat, pada November 2024 transaksi perbankan digital tumbuh 40,1% (Year on Year).
Rumah123 gelar Harpropnas Fest 2025 di Kota Kasablanka. Stimulus pajak dorong transaksi properti, harga turun hingga 30%, buyers market menguat.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved