Jumat 10 Maret 2023, 20:25 WIB

Bukan Korupsi, Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Masuk TPPU

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Bukan Korupsi, Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Masuk TPPU

MI/M Irfan
Menkopolhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan transaksi janggal mencapai Rp300-an triliun yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukanlah korupsi. Dari laporan PPATK, mayoritas transaksi mencurigakan itu lebih tepatnya merupakan pencucian uang.

"Jadi tidak benar isu di Kementerian Keuangan ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara, ambil uang pajak nggak bukan itu. Mungkin ambil uang pajaknya sedikit nanti diselidiki," ungkapnya seusai bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beserta pejabat Kemenkeu, Jumat (10/3).

Meski pencuci uang tersebut tidak merugikan negara, Mahfud menyebut alasan pihaknya tetap mempersoalkan transaksi mencurigakan itu. Menurutnya berdasarkan Inpres nomor 2 tahun 2017 setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan oleh PPATK baik karena permintaan instansi atau pun inisiatif dari PPATK harus ada laporannya. 

Baca juga : KPK Ogah Komentar Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun 

"Itu dikeluarkan nanti harus ada laporannya dari instansi bersangkutan," imbuhnya.

Transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu, berdasarkan laporan atau informasi dari PPATK terjadi sejak 2009-2023. 

Baca juga : Informasi Pemilikan Saham Pegawai Kemenkeu Belum Diterima

"Saya katakan transaksi mencurigakan sebagai tindak pidana pencucian uang. TPPU itu bukan korupsi. Mungkin korupsinya sedikit katakan Rp10 miliar, tapi pencucian uang itu yang banyak misalkan dia menerima uang Rp10 miliar karena gratifikasi," jelas Mahfud.

Dari pertemuan tersebut, Mahfud menyebut transaksi yang dengan korupsi di lingkungan Kemenkeu sudah berhasil dikembalikan senilai Rp7,08 triliun. Upaya untuk mengembalikan uang negara juga terus berjalan, ada yang masih berproses. 

"Nah itu yang diumumkan ke publik oleh Menko Polhukam tapi ingat Menko Polhukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening," tambahnya.

Dia menegaskan Kemenko Polhukam dan Kemenkeu memiliki semangat yang sama untuk memberantas korupsi. Sehingga koordinasi dan kerja sama kedua instansi pemerintah itu terus diperkuat dan didukung lembaga seperti PPATK hingga penegak hukum.

Sementara itu, Wamenkeu Suahasil mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas seluruh pegawai. Hal itu berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti laporan kekayaan.

"Artinya apa harus disiplin pegawai. Seluruh pegawai di Kemenkeu wajib melaporkan harta kekayaannya di dalam sistem KPK maupun sistem internal Kemenkeu. Yang terkait TPPU tentu tindaklanjutnya perlu ditangani aparat," tutupnya. (Z-5)

VIDEO TERKAIT:

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Jelang Batas Waktu, 33 Ribu Pejabat Negara Belum Serahkan LHKPN 

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 29 Maret 2023, 07:35 WIB
Batas waktu penyerahan LHKPN jatuh pada 31 Maret. Namun ada 33.026 wajib lapor yang belum menyerahkan...
MI/Susanto

Tersangka Kasus Tukin di Kementerian ESDM Berpeluang Terjerat TPPU

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 29 Maret 2023, 07:30 WIB
KPK membuka peluang menerapkan pasal TPPU ke tersangka dugaan korupsi penyaluran tukin di Kementerian...
MI/Adam Dwi

Pengusutan Pencucian Uang Lukas Enembe Tinggal Tunggu Waktu

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 29 Maret 2023, 07:20 WIB
KPK mengatakan pengusutan dugaan TPPU terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe tinggal menunggu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya