Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
“Pemerintah berharap obligor dapat menyelesaikan utang-utangnya kepada negara,” kata Mahfud MD
Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.
Lebih lanjut Mahfud menyebutkan, salah satu modal pers untuk bertahan yaitu terus meningkatkan kualitas dan kompetensi para jurnalis dan pengelola media.
Menurut Mahfud, walaupun diselenggarakan di tengah suasana pandemi covid-19, dirinya mengajak semua elemen termasuk masyarakat menyambut baik pelaksanaan PON dan Peparnas
Mahfud MD menjelaskan sejumlah permasalahan terkait dengan permasalahan lahan area venue, saat ini telah menemukan kesepakatan untuk penyelesaian.
Mahfud mengenakan baju khas suku Bugis-Makassar atau Sulawesi Selatan.
Pimpinan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik.
Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong Komnas HAM untuk bekerja independen sesuai dengan kewenangannya.
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD, mengajak agar momentum Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 H dijadikan sebagai pembangkit optimisme dan lebih sabar dalam menghadapi pandemi covid-19.
Mahfud mempertegas pemerintah tidak pernah melarang kritik. Yang dilarang adalah tindakan kriminal.
Apalagi di masa pandemi covid-19, hoaks semakin menjadi ancaman di tengah masyarakat. Kebijakan pemerintah pun kerap menjadi sasaran penyebar hoaks.
Mahfud menegaskan masukan dan koreksi kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan penanggulangan covid-19 jauh lebih efektif.
“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektivitas yang dimiliki,”
Musuh saat pandemi tidak hanya covid-19 tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya virus ini dan menebarkan ketidakpercayaan mereka kepada publik.
"Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat,"
"Tapi kami tetap minta ada pusat kesehatan yang bisa berkoordinasi dengan tempat isolasi mandiri ini," tandasnya
Mahfud MD menyatakan bahwa setiap penyakit memiliki obat. Begitu pula dengan covid-19, tentu akan ditemukan obat yang ampuh atau mujarab untuk menyembuhkannya.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dalam penanganan covid-19.
"Sempurna mungkin tidak bisa, tapi ada pilihan yang firm. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Menko Polhukam meminta masyarakat segera divaksin covid-19, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved