Pemerintah Didorong Aktif Berdialog dengan Ormas Islam Selama Pandemi

PARA pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam berharap agar pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Itu terutama dengan ormas-ormas Islam untuk mempererat kerja sama penanggulangan covid 19.

Suara dari ormas Islam itu mengemuka dalam dialog virtual yang dilakukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dengan 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jumat (13/8) malam

"Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak diantara kita di dalam menghadapi pandemi," ujar Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia Muflich Chalif Ibrahim dalam keterangan resmi dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Sabtu (14/8).

Hal serupa ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menjaga silaturrahim dan persatuan nasional dengan ormas Islam.

"Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain dari pada imbauan Al-quran, juga untuk menjaga persatuan nasional," papar Said.

Ia mencontohkan, berbagai pertikaian yang terjadi di kawasan timur tengah akibat rendahnya komunikasi pemerintah dengan ormas Islam. Ditambah lagi tidak ada ormas Islam yang mampu mengakomodir dan mewakili suara rakyat untuk disampaikan kepada negara.

“Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda” ujarnya.

Pimpinan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik. Seluruhnya merupakan keniscayaan dalam negara demokrasi. "Tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah," jelasnya.

Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyorot khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi subtansi, maupun pihak yang menyampaikan pesan. Ia meminta Menko Polhukam Mahfud MD tampil membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.

Figur Mahfud, lanjut TGB, sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah. Menurut mantan Gubernur NTB itu, sosok Mahfud MD memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan.

"Saya berharap pak Menko lebih rajin untuk memberikan _kalimatul fasl,_ memberikan kejelasan-kejelasan bukan sekadar penjelasan. Menurut saya, bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu, jadi mohon pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat" tambah TGB.

TGB berharap, Mahfud MD tidak kehilangan kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kepada yang pro terhadap pemerintah maupun bagi mereka yang sering mencela pemerintah.

"Saya mengajak Pak Menko yang sudah terus menerus melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini di seluruh teman teman di pemerintahan. Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan yang sama dan membuka komunikasi untuk semua," ujarnya.

Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah, Lukmanul Hakim. Menurutnya Mahfud dapat merepresentasikan basis dari keormasan.

"Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang utamanya terkait dengan wilayah Bapak, kami sangat berharap bapak tampil menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa diterima masyarakat," ujar Lukmanul Hakim.

Mendengar masukan para pimpinan Ormas Islam ini, Mahfud mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan.

Mahfud juga menjelaskan dalam berbagai kesempatan sering kali agama dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah. Untuk itu, dirinya intens melakukan safari virtual ke ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama, untuk mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat.

Untuk diketahui, ormas yang tergabung dalam LPOI adalah ormas-ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada pula ormas Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Persatuan Ummat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdatul Wathan. (OL-8)