BERITA bohong atau biasa disebut hoaks berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Apalagi di masa pandemi covid-19, hoaks semakin menjadi ancaman di tengah masyarakat.
"Di era digital, kita berhadapan dengan media sosial yang susah dikontrol. Misal, pemerintah mau tutup satu akun, itu bisa jadi perkara, tidak boleh sembarangan," ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam dialog virtual, Sabtu (7/8).
Menurut Mahfud, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membendung narasi yang tidak sehat dan tidak jelas sumbernya. Selain itu, perlu kerja sama terkait pengertian hak menjaga bangsa, bukan hanya berdasarkan aturan hukum resmi.
Baca juga: Menkominfo: 767 Hoaks Covid-19 Sudah Ditindak
"Tapi, juga berdasar sikap moral kita untuk melindungi bangsa ini," imbuh Mahfud.
Rektor Universitas Hindu Indonesia, Bali, Danriasa menjelaskan pada masa pandemi covid-19, maysarakat sangat sensitif dan mudah terprovokasi. Dirinya pun sepakat pentingnya peran perguruan tinggi untuk menebarkan informasi positif, termasuk kebijakan pemerintah.
"Beberapa universitas di Bali sudah aktif membuat program dalam bentuk Podcast. Untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah," tutur Danriasa.
Baca juga: Cegah Hoaks, Kemenkes Gandeng Konten Kreator untuk Edukasi Ibu dan Anak
Lebih lanjut, dia mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, maupun aspek yang berdampak pada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sida, Banten, Sapardi menyoroti pentingnya komunikasi integral secara menyeluruh hingga ke bawah. Sehingga, masyarakat dapat memahami upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.
"Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang tepat. Tidak terjadi hoaks di media sosial," pungkas Sapardia.(OL-11)
