Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dalam penanganan covid-19. Pemerintah harus yakin bahwa kebijakan yang dibuatnya membuat kepastian bagi rakyat.
"Kepastian itu yang dibutuhkan rakyat. Tidak usah maju mundur," pesan Haedar saat berdialog dengan Menko Polhukam Mahfud MD secara daring, Selasa (27/7).
Dirinya berharap pemerintah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat dalam penanganan pandemi ini. Di sisi lain pemerintah juga perlu tetap menjaga aspek ekonomi agar tidak semakin terpuruk. "Sempurna mungkin tidak bisa, tapi ada pilihan yang firm. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.
Pihaknya, jelas Haedar, selama ini banyak seirama dan bertitik temu dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19. Baik secara keilmuan, maupun keagamaan. PP Muhammadiyah sadar pandemi ini sungguh-sungguh mengancam. "Karena itu PP Muhammadiyah bersyukur pemerintah mengambil Langkah-langkah darurat lewat PPKM,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi partisipasi aktif Muhammadiyah selama ini. Mahfud mengakui bahwa kerjasama pemerintah dengan ormas keagamaan menjadi penting untuk dikembangkan.
"Pemerintah mengajak PP Muhammadiyah untuk terus memberikan kesadaran kepada umat bahwa Covid itu masih ada," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Jangan Salah, Ini Jumlah Kebutuhan Vitamin C Harian
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
Salah satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau ulang ialah penggunaan diksi dalam teks akad.
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Fitri di Lapangan Puputan Margarana.
Pelaksanaan Salat Id lebih awal ini merujuk pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved