Mahfud MD Minta Pers Hindari Berita Sensasi

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan kondisi pandemi menuntut masyarakat membutuhkan pikiran dan energi positif, semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain. Maka insan pers dituntut untuk menyebarkan informasi yang komprehensif dan mengabaikan sensasi.

“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektivitas yang dimiliki,” ujar Mahfud MD dalam sesi diskusi bersama Dewan Pers dengan para pemimpin redaksi media dan pimpinan asosiasi pers yang diselenggarakan Dewan Pers secara daring, Rabu (4/8) malam.

Mahfud menyampaikan pembeda media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoaks dan media mainstream adalah pada standar mutu konten. Itu meliputi aspek akurasi maupun etik atau moral yang disebarkan.

“Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh sependapat dengan pernyataan Mahfud. Nuh menambahkan, ada hal yang belum selesai kaitannya dengan problem pers, yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesionalitas mereka, dan meningkatkan kemerdekaan pers.

"Oleh sebab itu, pertemuan terakhir dengan Menko Polhukam beberapa bulan lalu, saya kira sangat menarik untuk kita gagas dan tindak lanjuti. Ada pelatihan-pelatihan bersama antara Kemenko Polhukam dengan Dewan Pers," ujar Muhammad Nuh.

Baca juga: Empat Kasus Kekerasan terhadap Pers Terjadi di Sumut Sebulan Terakhir

Ketua Forum Pemred Kemal Gani menyadari perilaku sebagian media yang jurnalisnya kerap menulis judul yang tidak sesuai dengan isi berita, terutama media abal-abal. Ia mengajak pemerintah dan asosiasi pers bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat.

"Kami bersama Dewan Pers dan asosiasi-aaosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability menyadari hal ini, karena itu salah satu concern kita adalah media abal-abal," ujar pendiri The London School of Public Relations (LSPR) tersebut.

Saat ini, tambah Kemal, tim Task Force sedang menyiapkan draft undang-undang yang terkait dengan platform global.

"Kita ini media mainstream yang sudah diverifikasi, jumlahnya tidak sampai 1.000 yang sudah diverifikasi secara faktual. Sementara media yang bebas sebebas-bebasnya ada 800 ribuan Pak Menko. Kita kayak dikeroyok," tambahnya.

Dalam forum yang diikuti lebih 50 wartawan dari berbagai generasi ini, berbagai usulan dilontarkan oleh peserta diskusi untuk menghindari praktik juanalisme yang tidak berhati-hati dan berempati di era pandemi. Misalnya, jurnalis senior Bambang Harymurti mengusulkan agar Dewan Pers mengaudit media-media nasional dan memberi peringkat khusus tentang kualitas jurnalistik masing-masing.

“Misalnya nanti diberi tanda hijau, kuning, atau merah, yang memandakan kualitas berita-berita medianya, agar publik sejak awal tahu akan berurusan dengan media jenis apa” ujar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo tersebut.

Hadir dalam diskusi ini, selain Menko Polhukam, adalah Ketua Dewan Pers, M. Nuh, para anggota dewan pers, para pimpinan asosiasi pers, antara lain AJI, IJTI, AMSI, PWI, SPS, dan para pemimpin redaksi media nasional. Hadir juga Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Juru Bicara Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Selain Bambang Harymurti dan Kemal Gani, tokoh senior pers lain yang hadir dan ikut urun rembug antara lain Ilham Bintang, Rustam F. Mandayun, Mara Sakti Siregar, Henry Ch. Bangun, dan lain-lain.(OL-5)