Mahfud: Pemerintah Selalu Dengar dan Tampung Kritik

MENTERI Kooordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah selalu mendengar dan menampung setiap kritik, saran dan masukan masyarakat. Itu khususnya terkait penanggulangan pandemi covid-19.

Hal ini dijelaskan Mahfud dalam dialog virtual Menko Polhukam, Menag, BNPB dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisasi masyarakat lintas agama dan Forkopimda se-Provinsi Banten, Sabtu (7/8).

Baca juga: Cianjur Festival Masuk Nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2021

"Kita bertemu hari ini untuk menampung aspirasi, untuk penyusunan kebijakan. Saya ingin banyak mendengar, kecuali nanti ada yang perlu saya tanggapi," ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (78).

Dalam kesempatan ini, Mahfud mempertegas pemerintah tidak pernah melarang kritik. Yang dilarang adalah tindakan kriminal.

"Silakan beri saran, silakan sampaikan kritik. Tapi ingat kritik itu bukan kriminil," tambahnya.

Menurut Mahfud, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ada pijakannya, termasuk penanganan pendemi covid-19. Dalam mengambil langkah kebjikan, lanjut Mahfud, pemerintah selalu melibatkan beberapa pihak, termasuk tokoh, perguruan tinggi dan ahli medis. "Sebelum memutuskan sebuah kebijakan, semua berdasar masukan masyarakat," ujarnya.

Terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum di masa pandemi ini, Mahfud memaparkan pemerintah menghadapi dua tantangan, yaitu dunia nyata dan tantangan dunia maya.

Pelanggaran di dunia nyata, Mahfud mencontohkan, seperti orang dengan sengaja merampas jenazah, orang tidak mau mengikuti protokol kesehatan covid dan sengaja berkerumun. "Semua ada pidananya, tapi kita sepakat di bidang Polhukam pengenaan hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, yaitu tindakan terakhir setelah dilakukan langkah persuasif dan administratif," papar Mahfud.

Selanjutnya, tantangan dunia maya yang dihadapi pemerintah dalam penegakan disiplin di masa pandemi adalah berupa hoaks atau informasi palsu. Untuk itu, menurut Mahfud, di sini peran tokoh agama dibutuhkan agar suasana tenang terjadi di tengah masyarakat.

"Data hoaks dari 23 Januari sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 1.837 hoaks. Dari 1.837 itu 284 terkait vaksin, bahwa vaksin itu berbahaya dan macam-macam," kata Mahfud.

Paparan Mahfud disambut baik para tokoh agama yang hadir dalam kesempatan ini. Dari perwakilan PGI dan MUI menawarkan kontra narasi, PWNU intruksikan kepengurusan hingga tingkat ranting agar berperan serta bantu pemerintah, dan dari PW Muhammadiyah akan terus memberi pandangan-pandangan yang membangun.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Agama RI, perwakilan BNPB, Wakil Gubernur Banten, Kapolda Banten, Irdam III Siliwangi, Forkopimda, FKUB Banten, tokoh lintas agama serta para pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Banten. (Cah/A-3)