Jumat 20 Agustus 2021, 18:45 WIB

Menko Polhukam: Pers Harus Terus Lakukan Konvergensi

Emir chairullah | Politik dan Hukum
Menko Polhukam: Pers Harus Terus Lakukan Konvergensi

Ilustrasi
Ilustrasi pers

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, perkembangan teknologi menjadi tantangan utama bagi pers saat ini. Karena itu pers diharapkan harus terus melakukan konvergensi untuk dapat bertahan hidup. Demikian diungkapkan Mahfud di hadapan sekitar 30 ahli pers dari Dewan Pers, Jumat (20/8).

Lebih lanjut Mahfud menyebutkan, salah satu modal pers untuk bertahan yaitu terus meningkatkan kualitas dan kompetensi para jurnalis dan pengelola media. 

“Dengan kualitas teknis dan etik yang baik, pers kita bisa menghindari terjadinya kesalahan kutip, judul yang tidak sesuai dengan isi berita, data tidak akurat, nara sumber yang tidak kredibel, atau mencampurkan fakta dengan opini,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pemerintah sangat mengharapkan pers menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial. 

“Karena itu, pers adalah mitra strategis pemerintah. Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan publik di media massa, adalah salah satu dasar pemerintah dalam pembuatan kebijakan,” jelasnya.

Baca juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Habiskan Vaksin Secepatnya

Menurutnya, kemerdekaan pers di era pasca reformasi memiliki landasan yang semakin kuat karena kekuasaan pemerintah adalah residu dari hak asasi dan demokrasi. 

Hak asasi diberikan semua, lalu pemerintah diberi sisanya, sedikit, untuk mengatur. Nah era ini menjadi tantangan baru bagi kemerdekaan pers tanah air,” ujarnya. 

Di era sekarang, lanjut Mahfud, khususnya sesudah amendemen UUD 1945, kekuasaan pemerintah hanyalah merupakan residu dari hak asasi. Kalau dulu sebelum reformasi, yang terjadi sebaliknya, hak asasi merupakan residu dari pemerintah. 

“Kalau dulu, wartawannya ditangkap, dulu ada istilah bredel, ada blackout, kemudian dilarang membeli kertas kepada pemerintah. Itu dulu. Di zaman reformasi kita ubah, mengambil semua konvensi PBB tentang hak asasi,” pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Dok MI

Wacana Koruptor 50 juta Tak Diproses, Kejagung: Pelanggaran administratif seperti kelebihan Bayar

👤RO/Micom 🕔Sabtu 29 Januari 2022, 11:10 WIB
Akan melukai keadilan masyarakat apabila dilakukan penindakan tindak pidana korupsi padahal hanya sifatnya kesalahan...
MI/HO

Ganjar Dinilai Mampu Lanjutkan Kerja Jokowi, Termasuk BRIN dan IKN

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 29 Januari 2022, 10:39 WIB
Relawan Sahabat Ganjar mendukung terbentuknya Generasi Emas Indonesia pada 2024, dan pemindahan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan...
MI/HO

Gunakan Teknologi untuk Majukan Bangsa

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 29 Januari 2022, 10:25 WIB
Acara yang diikuti 34 DPW provinsi se-Indonesia ini menggunakan teknologi mulai dari absensi digital dan juga Kartu Tanda Anggota (KTA)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya