Hoaks Hambat Penanggulangan Covid-19 di Jateng

ALIM ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama, dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkiminda) se-Jawa Tengah (Jateng) mengeluhkan banyaknya informasi seputar covid-19 yang menyesatkan. Hal itu menjadi hambatan dalam penanggulangan pandemi tersebut.

Hal itu terungkap dalam dialog yang diinisiasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara virtual, Sabtu (31/7) petang. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng Musahadi mengingatkan pandemi ini akan lebih mudah jika ditangani bersama.

Baca juga: Akpol 91 dan Polresta Banyumas Sediakan 4.000 Dosis Vaksin kepada Warga

Masalahnya, musuh saat pandemi tidak hanya covid-19 tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya virus ini dan menebarkan ketidakpercayaan mereka kepada publik.

"Kita, medan pertempurannya dan perang wacananya, di media sosial. Hoaks soal korona ini amat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat, apalagi di desa, yang jauh dari sumber informasi. Pemerintah saya kira kurang perhatian dengan hoaks, provokasi di media sosial yang amat merusak ini," kata dia.

Dikatakannya, masyarakat yang diprovokasi biasanya kelompok yang kurang beruntung saat PPKM berlangsung.

Karenanya, harus ada pendekatan budaya kepada kelompok masyarakat ini. Jangan melulu memakai pendekatan hukum namun pendekatan personal perlu kepada yang terpengaruh hoaks.

"Soal Bansos, problem formal yang bikin tidak tersalurkan harus diurai. Ajak tokoh masyarakat dan agama menyalurkan. Agar ada trust. Agar administrasi tetap bisa dilakukan tanpa melanggar," saran dia.

Mursidi, perwakilan dari FKUB Wonogiri, mengamini bahwa hoaks di medsos berhasil mematahkan kampanye pemerintah.

"Tolong ini diberantas. Kita mati-matian sebarkan info yang benar, sirna karena informasi hoaks di medsos. Surat edaran tidak sampai ke bawah. Seperti prokes tempat ibadah, masih masif yang melanggar karena hoaks ini," keluhnya.

Perwakilan Pengurus Fatayat NU Jepara Nanik mengeluhkan penyaluran bantuan sosial yang rumit. Terutama bagi masyarakat yang sudah sepuh dan berada di pelosok desa yang kesulitan mengurus administrasi.

"Apakah tertib administratifnya agar dihilangkan dulu. Supaya terakses sampai ke bawah. Apalagi yang di desa, di pelosok. Selain itu, hoaks di media sosial ini meresahkan. Menghancurkan pekerjaan kita semua di lapangan," kata Nanik.

Sedangkan Pengurus Cabang Muslimmat NU Sukoharjo Hafidah meminta pemda merangkul tempat ibadah yang gencar melawan instruksi pemerintah. Pasalnya, aksi itu sangat meresahkan masyarakat.

"Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Rangkul mereka, yang enggan prokes di masjid, di pengajiannya, dengan pendekatan yang pas. Turun langsung atasi ini. Kalau yang bilang kami, ada sekat. Kalau aparat, pasti bisa deh," yakinnya.

Sementara perwakilan ormas lainnya mengungkapkan, telah membantu pemda dalam penanganan covid-19. Seperti Tri Wahono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Jateng.

Dia menyatakan, Pura di Jateng sudah ditutup. Kegiatan doa bersama dilakukan di rumah masing-masing.

Romo Parso Subroto dari Gereja Salatiga, juga turut melayani vaksinasi untuk warga. Sementara PW Muhammadiyah juga telah mengerahkan Covid-19 Command Centre dan jajarannya untuk membantu masyarakat.

Sedangkan Mohamad Jazuli dari Pesantren Pancasila Sakti Klaten mendorong kerja kolosal dilakukan dengan melibatkan berbagai komunitas secara maksimal dan konsisten. Akses informasi dan koordinasi juga mestinya dipermudah.

Pasang badan

Menanggapi berbagai keluhan dan masukan ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta warganya melapor jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks atau mengajak melanggar aturan. Namun, Ganjar juga meminta dukungan saat dia bertindak tegas.

"Saya online terus. Saya akan ambil tindakan tegas. Saya ingatkan yang di Sukoharjo, ayo ditutup. Laporkan ke saya. Bapak Ibu, kalau ada tindakan tegas, saya minta dukungan. Saya sudah mendekati satu persatu ulama yang provokatif. Saya telpon ulama yang lagi ngaji untuk stop. Saya ambil risiko loh. Bisa digoreng secara agama," kata Ganjar.

Dia pun mengingatkan, pandemi ini bisa selesai jika ada kerja bersama seluruh elemen. Bangun gotong royong oleh kelompok dan komunitas. Sepeti Covid Ranger di Rembang, mereka punya data dan bantuin orang yang lagi isoman.

"Ada juga komunitas yang khusus beli produk UMKM. Daripada demo di jalanan, mending bantu UMKM. Kalau nunggu pemerintah, enggak akan bisa. Harus bareng-bareng," ucapnya.

Selain itu, pejabat juga harus memberi contoh. Pemprov Jateng telah mencontohkan memproses para pejabat melanggar prokes dan aturan hingga pengadilan. Soal bansos, kata Ganjar, peran Baznas dan CSR diperlukan di luar bantuan resmi pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Mahfud MD mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja kolektif berdasarkan kesadaran bersama. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak juga mengandalkan ormas keagamaan, dan berbagai kekuatan masyarakat yang dibiarkan bekerja sendiri.

"Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan agama, untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat. Mari kolaborasinya diperkuat," ajaknya.

Soal hoaks di media sosial, Mahfud menyatakan, aparat akan tegas namun tetap berhati-hati. Negara sudah punya UU ITE.

"Tapi memang dilema, kalau dilaporkan, nanti dibilang antidemokrasi. Sehingga lalu Presiden mengatakan, jangan sembarang menindak di medsos saat menggunakan pasal UU ITE. Harus selektif, jangan sampai orang nggak salah jadi korban. Selain itu, kita kedepankan restorative justice dan humanis," terangnya. (OL-1)