MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka menjaga kondusifitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi covid-19.
Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim itu dihadiri pimpinan 820 kampus negeri maupun swasta.
Salah satu masalah yang ditanyakan para rektor adalah kebebasan berpendapat di era pandemi. Mahfud menegaskan masukan dan koreksi kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan penanggulangan covid-19 jauh lebih efektif.
Baca juga: Ruang Publik Digital Hadirkan Demokrasi dan Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam
"Kita tidak menolak kritik sama sekali. Jika tidak ada kritik, kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (6/8).
Mahfud juga mengaku sangat senang kalau kampus berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mengajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah. Kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," papar Mahfud.
Uraian Mahfud itu menanggapi sejumlah pertanyaan dari para rektor. Salah satunya Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amarullah. Ia menilai perlu ada kepastian terkait dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar.
"Apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," ujarnya.
Sementara itu Rektor Universitas Andalas Yuliandri mengatakan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran dalam mendukung kondusifitas. Itu terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri.
Terkait peran kampus dalam membantu penanganan covid-19, Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus.
Karena itu, forum dialog serupa sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasi antar pimpinan kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah.
"Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin beliau karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan di sini, bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk covid ini” ujarnya.
Peran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi covid-19 juga ditegaskan Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Menurutnya, kampus-kampus melalui satgasnya beraksi secara nyata dalam penanganan covid-19.
"Satgas covid-19 Universitas Hasanudin dan universitas lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan menggalang dana," tambahnya. (OL-1)
