Kamis 05 Agustus 2021, 23:45 WIB

Ruang Publik Digital Hadirkan Demokrasi dan Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Ruang Publik Digital Hadirkan Demokrasi dan Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam

Dok. Pribadi
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat mempertahankan disertasi doktoralnya

 

PERKEMBANGAN teknologi informasi telah menciptakan ruang publik digital bagi warga bangsa. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kehadiran ruang publik digital ini telah memberikan dampak dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam proses demokratisasi dan kontestasi ideologi politik gerakan Islam di Indonesia.

“Kemunculan ruang publik digital telah mengakibatkan demokratisasi dan fragmentasi otoritas keagamaan serta mempertajam kontestasi dan polarisasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di Indonesia,” tegas Wamenag saat menyampaikan kesimpulan disertasinya dalam sidang promosi doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang digelar secara virtual, Kamis (5/8).

Disertasi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi membahas tentang Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisa data hasil studi kepustakaan dan dokumentasi yang dihimpun dari website dan media sosial gerakan Islam yang menjadi objek kajian, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), NU, dan Muhammadiyah.

Temuan penelitian disertasi ini berhasil dipertahankan Zainut di hadapan tim penguji: Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA; Prof. Dr. Amany Lubis, MA; Prof. Dr. Masykuri Abdillah; Prof. Dr. Zulkifli, MA; Prof. Dr. M. Suparta, MA; dan Prof. Dr. Didin Saepudin, MA.

Dalam penelitiannya, Zainut menemukan bahwa ruang publik digital telah memfasilitasi gerakan Islamis (HTI dan FPI) untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif di luar batasan sempit lembaga formal dan politik elektoral. 

Meskipun pemerintah berupaya membatasi “struktur peluang politik” bagi kelompok Islamis, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembubaran HTI dan FPI, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk memengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.

“Dalam arena yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh pemerintah inilah, kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti-sistem yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islamis sambil terus berupaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama,” paparnya.

Zainut juga menemukan bahwa gerakan Islamis ini berangkat dari pandangan bahwa akar keterpurukan umat Islam Indonesia bersumber dari penerapan ideologi sekuler Barat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika tersebut adalah penegakan ideologi Islam dan penerapan syariah Islam secara komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pembingkaian wacana ideologi politik alternatif yang dikonstruksi oleh HTI dan FPI ini menunjukkan bahwa gerakan Islamis menggunakan bingkai identitas sebagai bingkai utama dalam memformulasikan masalah dan solusi umat Islam Indonesia,” ujarnya. 

Dalam rangka mempropagandakan wacana ideologi politik alternatif tersebut, gerakan Islamis menggunakan internet dan media sosial secara kreatif dan produktif sebagai perangkat penjembatan bingkai dan perluasan bingkai. Namun, sebut Zainut, bingkai aksi kolektif yang disodorkan oleh gerakan Islamis harus berhadapan dengan bingkai aksi tandingan yang disodorkan oleh organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. 

“Kedua ormas Islam ini juga secara kreatif dan produktif melakukan pembingkaian tandingan di ruang publik digital untuk melawan narasi radikal dan anti-sistem yang dihembuskan oleh kelompok Islamis sekaligus menegaskan posisi ideologis dan komitmen mereka terhadap Pancasila dan NKRI sebagai “Negara Kesepakatan” (Dar al-Mithaq) dan “Negara Perjanjian dan Kesaksian” (Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah),” jelasnya.

Baca juga : Moeldoko Layangkan Somasi Kedua ke ICW, Minta Bukti dalam 3x24 Jam

Zainut dalam disertasinya mengidentifkasi adanya sejumlah kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah untuk membendung pengaruh gerakan Islamis beberapa tahun belakangan. Menurutnya, kebijakan tersebut setidaknya mengejewantah ke dalam lima model. 

Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 16 Tahun 2017 dan UU No. 19 Tahun 2016. Kedua, pembentukan lembaga/badan pemerintahan baru, terutama BPIP.  Ketiga, pengarusutamaan moderasi beragama. 

Keempat, pemblokiran situs dan media sosial bermuatan radikal. Kelima, pencabutan izin ormas radikal, sebagaimana tercermin dalam pembubaran HTI dan FPI.

Temuan disertasi Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi ini merevisi hasil penelitian M. Thoyibi dan Yayah Khisbiyah (eds.) dari Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang ‘Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya: Moderatisme, Ekstremisme, dan Hipernasionalisme’. 

Demikian juga dengan temuan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang ‘Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia’. Kedua penelitian ini menyatakan bahwa aktor-aktor dan kelompok-kelompok yang membangun narasi keagamaan Islamis dan konservatif lebih dominan di ruang publik digital. 

“Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa ormas Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah telah menetralisir dan merebut, untuk tidak menyatakan mendominasi, ruang publik digital,” tegasnya.

Penelitian ini memperkuat pendapat Dale Eickelman dan James Piscatori, Muhammad Qasim Zaman, Norshahril Saat, dan Ahmad Najib Burhani yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi media modern telah mengakibatkan pluralisasi, kontestasi dan fragmentasi otoritas keagamaan. 

Meskipun demikian, mereka tidak mengemukakan tesis bahwa kemunculan media baru telah mempertajam kontestasi dan polarisasi ideologis di antara gerakan Islam di Indonesia sebagaimana disebutkan Wamenag.

Di samping itu, penelitian ini juga mendukung tesis “aksi konektif” berbasis individu yang dikemukakan Lance Bennett dan Alexandra Segerberg (2012) serta berseberangan dengan tesis “aksi kolektif” berbasis organisasi yang dikemukakan oleh John McCarthy dan Mayer Zald (1977). 

Penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media digital sebagai agen penyelenggara dalam proses mobilisasi mikro telah mengakibatkan pergeseran relatif dari aksi kolektif ke aksi konektif dalam dinamika kontestasi ideologi politik gerakan Islam di Indonesia. 

“Meskipun demikian, kemunculan aksi konektif berbasis individu tidak sepenuhnya menggantikan aksi kolektif berbasis organisasi dan tidak menghapuskan sama sekali peran organisasi kemasyarakatan dalam mobilisasi aksi kolektif,” tandasnya. (RO/OL-7)

Baca Juga

Dok PN Surabaya

KPK Tetapkan Hakim Itong Isnaeni Tersangka Suap

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 20 Januari 2022, 23:44 WIB
Selain Itong, KPK juga menetapkan Panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono sebagai...
MI/Andri Widiyanto

15 Tahun, Aksi Kamisan Menjelma jadi Ruang Pendidikan 

👤Tri SUbarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:32 WIB
"Menurut saya ini menjadi ruang pendidikan untuk anak-anak muda dan juga sebenarnya menjadi ruang pendidikan politik para pemangku...
dok.ist

Komjak Minta Keterangan PH Korban Akta Palsu atas Laporan Jaksa di Medan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 21:50 WIB
TIM Hukum Hadi Yanto,S.H.,M.H.,CLA yang merupakan Penasehat Hukum (PH) Jong Nam Liong, menghadiri panggilan Komisi Kejaksaan untuk dimintai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya