Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Irfan menyambangi KPK untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan haji dan umrah ke depannya.
Antrean haji akan dijadikan harga mati ke depannya. Tiap orang akan mengantre selama 26,4 tahun untuk beribadah ke Tanah Suci.
Pertemuan Yaqut dengan Tauhid diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa alur perintah dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sudah terang benderang.
Selain Jabar dan Jateng, Sulawesi Selatan juga menjadi wilayah dengan penerimaan kuota haji tambahan terbanyak pada 2024. Penyidik memastikan akan menyambangi Sulawesi Selatan.
Pertemuan itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Uang itu kini disita KPK untuk dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Tauhid berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Eks Bendahara Amphuri itu sudah tiba di Markas KPK sejak pukul 9.42 WIB.
KPK sudah memberikan kode bahwa calon tersangkanya adalah pemimpin tertinggi di Kemenag. Terbilang, KPK juga sudah menyebut ada aliran dana kepada pimpinan tinggi itu.
KPK tengah mendalami penerima uang rasuah terkait kasus kuota haji ini. Semua orang yang kecipratan uang panas akan dibeberkan ke publik saat penetapan tersangka dilakukan.
Keputusan merahasiakan sosok juru simpan ini diambil KPK karena tersangka dalam kasus ini belum ditetapkan dan diumumkan.
KPK khawatir penyidikan terganggu jika materi pemeriksaan sampai pengembalian uang dipaparkan ke publik secara gamblang, saat ini.
Setiap orang yang menikmati uang panas terkait perjalanan ibadah umat musim ini dipastikan akan dikejar untuk dimintai pertanggungjawaban
PEMERINTAH tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari aspek kesehatan jemaah, pengelolaan kuota, hingga efisiensi pembiayaan.
Pembentukan kementerian baru tanpa pembenahan menyeluruh hanya akan mengulangi masalah yang sama.
Pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50%
KPK bahkan sudah menelusuri aliran dana terkait dengan kasus ini. Lembaga Antirasuah diminta tidak menahan penetapan tersangka terkait perkara itu.
Budi belum bisa memastikan total uang yang diserahkan Khalid karena masih dihitung KPK. Dana itu kini berada di tempat penampungan.
SK itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Budi enggan memerinci jawaban Nizar saat diperiksa penyidik.
Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved