Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan memastikan akan mengantisipasi korupsi terjadi di instansinya, dengan mempelajari masalah di masa lalu. Salah satunya dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tentu semua hal yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan kita antisipasi," kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Irfan menyambangi KPK untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan haji dan umrah ke depannya. Kedatangan itu juga dimaksudkan agar kasus korupsi terkait perjalanan ibadah umat muslim tidak terjadi lagi.
"Kita sampaikan beberapa potensi kemungkinan terjadi pelanggaran dan kita berharap ada semacam panduan dari KPK," ucap Irfan.
Menurut Irfan, pihaknya belum membahas kasus secara detail dengan KPK. Dia memastikan bakal amanah mengemban tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ibadah haji dan umrah di Indonesia berjalan lancar.
"Kita lembaga baru, kita kementerian baru kita bersiap untuk menjalankan amanah yang disampaikan diserahkan oleh Presiden kepada kami," tutur Irfan. (Can/P-3)
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah melaksanakan pelantikan pejabat struktural sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan percepatan transformasi layanan haji dan umrah.
Antrean haji akan dijadikan harga mati ke depannya. Tiap orang akan mengantre selama 26,4 tahun untuk beribadah ke Tanah Suci.
KOORDINATOR MAKI, Boyamin Saiman menduga ada pihak yang melakukan intervensi kepada KPK sehingga eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bisa menjadi tahanan rumah.
MAKI berencana mengadukan pimpinan KPK ke Komisi III DPR RI terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
KPK pastikan pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah kembali ke rutan sesuai prosedur hukum kasus korupsi kuota haji.
KPK percepat pemberkasan kasus korupsi kuota haji agar segera disidangkan. Simak alasan pemeriksaan eks Menag Yaqut saat libur Lebaran
KPK merespons laporan MAKI ke Dewas terkait polemik tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas. KPK mengklaim prosedur sudah sesuai aturan
Penyidik KPK kini mendalami peran pihak signifikan di balik manipulasi pembagian kuota 50 persen haji khusus. Simak selengkapnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved