Lampaui Target, DPR Apresiasi Capaian Pelunasan Biaya Haji 2026

KOMISI VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 H/2026 M yang telah melampaui target, yakni mencapai 102,57%.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI yang digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

"Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” ujar Marwan dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/1).

Baca juga : Anggota DPR RI Minta Patroli Laut Diperketat usai Terungkap Penyelundupan WNA asal Tiongkok

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah sejak dari Tanah Air hingga di Tanah Suci.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,” terang Menhaj.

Menhaj menegaskan bahwa seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga : Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi HGU Sugar Group

“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada pelindungan jemaah,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Menhaj akan menyampaikan rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah haji per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan dan jenis pesawat setiap kloter, kepastian jadwal pelunasan seluruh layanan haji, serta keterbukaan informasi terkait pelayanan akomodasi jemaah.

Selain itu, Menhaj memastikan transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur Muzdalifah, jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah, serta komposisi penempatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang bertugas di Makkah dan Madinah.

Dalam aspek kesehatan, Menhaj mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional, didukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk kesiapan 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah, serta langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah haji. (H-2)