Berita Terbaru Kuota Haji Hari Ini

Jatim Mendapat Kuota Tambahan untuk Haji Sebanyak 7.000 Jemaah 

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan Jawa Timur mendapat tambahan kuota haji 2026 sebanyak 7.000 jemaah. Kepastian itu disampaikan. Menteri Haji dan Umrah M. Irfan Yusuf.

Kementerian Haji dan Umrah Jelaskan Perubahan Pembagian Kuota Haji Reguler 2026

Kementerian Haji dan Umrah mengatakan pemerintah mulai menata ulang sistem pembagian kuota haji regular 2026 agar lebih adil secara substantif.

Kabupaten Bekasi Dapat Tambahan Kuota 1400 Orang untuk Haji 2026

Jemaah haji 2026 dari Kabupaten Bekasi menjadi 3.500 orang dari sebelumnya 2.100 orang.

KPK Buka Penyelidikan Korupsi di BPKH, Beda dengan Kasus Kuota Haji

Asep menjelaskan, penginapan yang diusut berada di sekitaran wilayah Mina. Rasuah yang diusut berkaitan dengan jarak tempat beristirahat jamaah haji di Saudi Arabia.

Penyesuaian Masa Tunggu Haji dan Dampaknya terhadap Kuota Daerah

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti penyesuaian masa tunggu ibadah haji yang diterapkan pemerintah tahun ini.

Pengamat: KPK Harusnya Bergerak Cepat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Menurut Chairul, berbagai keterangan saksi yang telah diperiksa dan alat bukti berupa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mestinya sudah di tangan penyidik.

KPK Sita Mata Uang Asing Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Tuntaskan Penyidikan, KPK Minta Biro Haji Kooperatif

KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

KPK Sebut Tersangka Kasus Kuota Haji Berperan dalam Proses Diskresi

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Kasus Kuota Haji Tak Kunjung Penetapan Tersangka, KPK: Informasinya Berserakan

Pengumpulan data memakan waktu panjang karena perusahaan travel tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Dinilai Lamban, Pakar Nilai Publik Wajar Curiga

Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan

Alasan Biro Travel Jual Jatah Kuota Haji Petugas Didalami

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPK Bantah Diintervensi Terkait Kasus Kuota Haji

KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut

KPK Cari Motif Pembagian Kuota Haji Era Yaqut

Pembagian kuota haji dengan persentase rata ini merugikan jamaah reguler. Sebab, jatah mereka berkurang untuk dibagikan kepada travel untuk dijual ke calon jamaah haji khusus.

Kasus Korupsi Kuota Haji Belum Ada Tersangka, KPK: Alur Prosesnya Panjang

Kemudian, penyidik juga mendalami keabsahan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan diskresi yang dinilai tidak menyalahi undang-undang.

Hampir Rp100 M Terkait Korupsi Kuota Haji Berasal dari Uang Percepatan Sampai Kutipan

Budi enggan memerinci pihak-pihak yang telah menyerahkan uang ke KPK, terkait perkara ini. Namun, dia memastikan nominal duit yang diserahkan berbeda.

Penyidik KPK Turun Gunung Usut Jual Beli Kuota Haji Khusus Antartravel

Ada biro perjalanan yang bahkan tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) tapi bisa memberangkatkan jamaah haji khusus pada 2024.

KPK Dalami Cara Biro Travel Berikan Uang Kutipan ke Pejabat Kemenag

Penyidik mau mengetahui alur penyerahan uang dari biro travel ke pejabat di Kemenag. KPK belum bisa memerinci apakah dana diserahkan langsung atau melalui asosiasi.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura

Muharom berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi itu diharap hadir dan kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik.

Kasus Korupsi Pembagian Kuota Haji Jangan Sampai Cederai Citra NU

Rais Syuriyah Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI Jakarta itu menegaskan framing mengenai dugaan keterlibatan kelembagaan NU.

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia