Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima uang terkait kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji, dari Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Totalnya belum bisa dipaparkan ke publik karena masuk materi penyidikan.
“Saat ini kami belum bisa menyampaikan detail ya jumlahnya dari berapa uang yang dikembalikan, kemudian mekanisme pengembaliannya seperti apa, itu masuk ke materi penyidikan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).
Budi mengatakan, KPK khawatir penyidikan terganggu jika materi pemeriksaan sampai pengembalian uang dipaparkan ke publik secara gamblang, saat ini. Lembaga Antirasuah akan membeberkan informasi detil perkara jika tersangka sudah ditetapkan.
“Nanti pada saatnya tentu KPK akan membuka konstruksi perkara ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses pendekatan hukum di KPK,” ujar Budi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.
Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.
KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.
KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (Can/P-3)
Fitroh enggan memerinci koleganya yang berbeda pendapat dalam kasus ini. Namun, perbedaan pandangan dalam penanganan perkara itu dinilai lumrah.
KPK belum bisa memerinci total uang yang dikembalikan oleh perusahaan travel ini. Semua perwakilan perusahaan yang dipanggil dipastikan kooperatif kepada penyidik.
Kasus kuota haji kian terbuka. KPK menyebut oknum Kemenag meminta uang ke Khalid Basalamah secara berjenjang lewat biro perjalanan haji agar jemaah bisa berangkat tanpa antre.
KPK menegaskan uang yang disita dari Ustaz Khalid Basalamah bukan suap, melainkan bukti pemerasan oknum Kemenag dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
KPK belum bisa membeberkan atau membenarkan informasi yang disebutkan Khalid di ruang publik itu. Sebab, materi penyidikan tidak bisa sembarangan dibongkar untuk menjaga proses penyidikan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Perilaku seperti belanja berlebih, mengambil pinjaman, atau menghamburkan uang dijadikan sebagai cara tidak langsung mengurangi stres, kesepian, atau rasa tidak berdaya.
Cara membayar fidyah puasa dengan uang versi Hanafiyah adalah dengan memberikan nominal yang sebanding dengan harga kurma atau anggur seberat 3,25 kg untuk per hari puasa yang ditinggalkan.
Pertemuan itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Keputusan merahasiakan sosok juru simpan ini diambil KPK karena tersangka dalam kasus ini belum ditetapkan dan diumumkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved