Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurut Asep, ada pejabat Kemenag sampai bisa beli dua rumah dari hasil jual beli kuota ini.
Sebagian uang hasil jual beli kuota haji itu disebut sudah menjadi aset. Beberapa sudah disita penyidik untuk dijadikan barang bukti.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Budi menjelaskan, dua rumah itu disita pada Senin, 8 September 2025. Hunian itu diduga dibeli oleh aparatur sipil negara (ASN) Kemenag, dari hasil jual beli kuota haji.
Khalid ditemani sejumlah kuasa hukum saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 11.03 WIB. Dia mengaku tidak mengetahui pertanyaan yang akan dicecarkan penyidik kepadanya.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 memiliki tantangan besar, terutama setelah adanya transformasi kelembagaan dari Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Penelusuran dilakukan dengan mencari informasi dari pihak lain. Dengan begitu, kata Budi, kronologi kasusnya bisa terang benderang.
Budi belum bisa memerinci kisaran harga untuk mendapatkan tawaran haji furoda padahal khusus, terkait kasus ini. Penyidikan dipastikan masih berlangsung.
Budi mengatakan, uang itu kini disimpan untuk menjadi barang bukti perkara. Selain duit, ada juga kendaraan dan aset lain terkait kasus ini yang disita penyidik.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota.
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Terdapat usulan agar petugas haji dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dihapus.
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sosok yang diduga menjadi otak di balik kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji di Kementerian Agama.
Fokus penyidikan KPKÂ diarahkan pada siapa yang memberi perintah serta aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) naik ke tahap penyidikan. Sejumlah orang dipastikan menerima uang terkait perkara ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved