Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Kepala Negara bakal melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia mendapat kuota haji tambahan.
KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan masa tunggu haji reguler tiap provinsi berbeda. Bahkan, ada yang mencapai 49 tahun di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan.
Menag Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia mendapatkan kuota 221.000 orang untuk tahun 2025. Tetapi kuota petugas haji untuk tahun depan turun.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) bernjanji polemik soal kuota haji tidak lagi terulang pada 2025. Khusunya dalam kasus pengalihan kuota tambahan haji reguler untuk haji plus
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengatakan keinginan Pemerintah mengubah sistem Haji harus diikuti aturan yang berlaku.
Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Pada musim haji tahun 2024, atas lobi Presiden Joko Widodo, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah.
ANGGOTA Pansus Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya menyatakan, pansus haji DPR terus memperkuat langkahnya dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.
Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI Iskan Qolba Lubis, mengkritisi Kementerian Agama (Kemenag) terkait penundaan jadwal keberangkatan jamaah haji.
Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief membantah isu adanya jual beli kuota haji.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI resmi memulai penyelidikan intensif terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji dan pembenahan sistem keuangan haji oleh pemerintah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Nusron Wahid memastikan akan bekerja dan fokus pada substansi masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan haji 2024.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan terbentuknya pansus itu merupakan sejarah karena selama 10 tahun terakhir tidak ada pansus hak angket di DPR RI.
(KPK) membuka peluang untuk menggelar penyelidikan dugaan penyelewengan kuota haji, asalkan bukti yang didapat atas dugaan tersebut tercukupi
KPK diminta bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dari kalangan masyarakat yang melaporkan soal dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Kementerian Agama.
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved