Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
"Insya Allah minggu depan kita rapat perdana," kata Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah.
Ia belum menjelaskan secara lugas alasan penundaan. Dia menyebut itu terjadi karena faktor teknis.
Baca juga : Rapat Perdana Pansus Angket Haji Ditunda
"Ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses seminggu di daerah pemilihan (dapil)," ucap Luluk.
Rapat perdana pansus itu rencananya beragendakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. Rapat ini sejatinya digelar di masa reses anggota DPR.
Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan para anggota yang sudah terlanjur hadir di Jakarta dari dapil masing-masing tetap menghadiri undangan tersebut.
Baca juga : Pansus Angket Haji Panggil Kemenag terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji
“Khusnuzon kami, mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir. Namun kami akan tetap berada di sini untuk mempersiapkan hal-hal pembahasan yang nanti akan dilaksanakan di acara pansus tersebut,” ucapnya.
Sebelumnya, wakil ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler untuk ibadah haji dari penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Pansus hak angket haji 2024 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 9 Juli silam. Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.
“Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang antre tahunan tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal,” ucap Cak Imin. (Z-11)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data dari Pansus Haji DPR bisa dikaitkan dengan keterangan saksi yang akan diperiksa nanti. Termasuk juga diperdalam dengan temuan barang bukti, atas penggeledahan.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
Sebanyak sembilan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Sidoarjo terancam gagal berangkat ibadah haji 2026.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih berada di jalur yang tepat.
Kiat aman menunda haid dengan obat hormon bagi calon jamaah haji perempuan agar ibadah lancar, sesuai anjuran dokter spesialis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved