Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
"Insya Allah minggu depan kita rapat perdana," kata Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah.
Ia belum menjelaskan secara lugas alasan penundaan. Dia menyebut itu terjadi karena faktor teknis.
Baca juga : Rapat Perdana Pansus Angket Haji Ditunda
"Ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses seminggu di daerah pemilihan (dapil)," ucap Luluk.
Rapat perdana pansus itu rencananya beragendakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. Rapat ini sejatinya digelar di masa reses anggota DPR.
Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan para anggota yang sudah terlanjur hadir di Jakarta dari dapil masing-masing tetap menghadiri undangan tersebut.
Baca juga : Pansus Angket Haji Panggil Kemenag terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji
“Khusnuzon kami, mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir. Namun kami akan tetap berada di sini untuk mempersiapkan hal-hal pembahasan yang nanti akan dilaksanakan di acara pansus tersebut,” ucapnya.
Sebelumnya, wakil ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler untuk ibadah haji dari penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Pansus hak angket haji 2024 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 9 Juli silam. Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.
“Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang antre tahunan tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal,” ucap Cak Imin. (Z-11)
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK emanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi haji 2024
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.
Tahun ini masalah haji bertambah dengan alokasi kuota tambahan yang dinilai tidak adil dan melanggar UU
Kemenag sedari awal juga telah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pencegahan dan mitigasi segala bentuk penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved