Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
"Kami menegaskan KPK tidak melakukan seleksi ataupun menjadikan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai penyuluh antikorups."
Menurut KPK, keuangan negara kerap bobol lantaran pendataan yang dilakukan tidak berbasis NIK. Saat ini, utilisasi NIK oleh K/L sudah berangsur membaik.
Lembaga Antikorupsi juga puas dengan pencabutan hak politik selama empat tahun untuk Juliari.
"Kami dan BPK terus diskusi di mana mencari unsur kerugian negaranya."
Pendalaman itu dilakukan penyidik ketika memeriksa saksi pegawai Ditjen Pajak Wahyu Santoso.
Ketua KPK Firli Bahuri juga telah memerintahkannya, namun kesempatannya belum ada.
Alexander mengatakan secara umum ada kendala SDM lantaran sebagian besar bekerja di rumah.
KPK tidak ingin menghalangi niat eks koruptor yang berupaya membantu pemberantasan korupsi, dengan cara berbagi pengalaman selama di penjara.
Selama semester I 2021, KPK juga melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi.
"Kemarin kita tuntut 11 tahun, hakim memutuskan 12 tahun. Kalau dari sisi tuntutan dan putusan hakim tentu sudah lebih dari yang kita tuntut," ujar Alexander
Pencegahan kerugian negara itu dihasilkan dari penyelesaian piutang pajak daerah dan penertiban aset.
Anggota DPRD Jawa Barat, yakni Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap pengurusan dana bantuan Pemprov Jawa Barat ke Kabupaten Indramayu.
KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Banjarnegara
Upaya pemberian surat itu dilakukan karena KPK telah memberikan sikap menolak rekomendasi Ombudsman terkait pengangkatan pegawai menjadi ASN.
Putusan ultra petita atau di atas tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara belum memuaskan.
Boyamin mengatakan cacian dan makian pasti diterima pelaku korupsi. Hal itu dinilai respon masyarakat karena uangnya sudah dicuri.
Hukuman pengganti itu masih jauh dari total kekayaan Juliari dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
KPK meyakini efek jera bakal timbul karena hukuman penjara dan denda dari perbuatan Juliari berat bagi penanganan kasus suap.
Adapun total kerugian keuangan negara dalam kasus itu mencapai US$1,997 juta
ICW menilai Juliari sepantasnya dihukum maksimal yakni seumur hidup.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved