Kamis 25 Agustus 2022, 20:49 WIB

KPK: Mau Sekolah Saja Nyuap, Gimana yang Lain

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK: Mau Sekolah Saja Nyuap, Gimana yang Lain

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (tengah)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya suap dalam penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila). Tindakan kotor itu dinilai tidak pantas di dunia pendidikan.

"Tentunya hal ini (tindakan suap) sangat mencederai dunia pendidikan. Orang mau masuk sekolah harus bayar, gimana mau yang lain-lain," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

KPK memastikan kasus ini dituntaskan sampai ke akarnya. Kemendikbudristek diharap memberikan dukungan penuh.

"Mudah mudahan saja Kemendikbudristek juga betul betul merasakan ini sebagai sebuah pukulan yang sangat mencederai. Sehingga dari internal mereka sendiri akan berupaya bagaimana membuat sistem rekrutmen yang bisa bersih," ujar Karyoto.

Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa. Selain Karoman, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung, Heryandi; Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri; dan pihak swasta, Andi Desfiandi sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Amankan Rp2,5 miliar dari Rumah Rektor Unila dan Pihak lainnya

Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Melepas Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 26 September 2022, 15:34 WIB
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana sehingga masyarakat dapat beraktivitas...
MI/Andri Widiyanto

Komnas HAM Usut Dugaan Dua Kasus Mutilasi oleh Oknum TNI di Papua

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 September 2022, 15:18 WIB
Sebelumnya, diketahui 4 orang warga sipil berkomplot dengan 6 oknum anggota TNI di Mimika.  Mereka melakukan pembunuhan dan memutilasi...
MI/MOHAMAD IRFAN

Komnas HAM: 18 Tersangka Kasus Penganiayaan di Mappi Anggota TNI

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 September 2022, 15:15 WIB
Anam juga menjelaskan kronologi kasus warga Mappi yang tewas disiksa yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, di Kampung Bade, Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya