Mantan Rektor Unila Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa

Majelis hakim dalam persidangan perkara suap Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Lampung (Unila) Tahun Ajaran 2022 memvonis mantan Rektor Unila Karomani 10 tahun penjara.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungkarang, Bandarlampung yang diketuai Lingga Setiawan, dan Hakim Anggota Aria Veronika dan Edi Purbanus, Kamis (25/5).

"Mengadili, menjatuhkan kepada terdakwa pidana kurungan penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 4 bulan penjara," kata Hakim Ketua Lingga Setiawan saat membacakan amar putusan.

Baca juga: Seleksi Jalur Mandiri, Kemendikbud Minta Rektor Transparan

Selain pidana pokok, Majelis hakim juga memberikan pidana tambahan kepada Karomani. Mantan rektor harus membayar uang pengganti sebesar Rp8,075 miliar rupiah. Itu wajib dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan mendapat kekuatan tetap atau inkrah.

"Jika tak dibayarkan, harta benda, terpidana akan disita oleh jaksa untuk kemudian dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda tidak mencukupi menutupi pidana pengganti, akan dipidana penjara selama 2 tahun," ucapnya.

Baca juga: Belajar dari Kasus UNILA, Program Jalur Mandiri Universitas Harus Transparan

Sebelum memutus hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi karomani.

Hal yang memberatkan ialah, sebagai seorang rektor, Karamoni tidak mendukung
program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, hal yang meringankan yaitu yang bersangkutan telah mendarmabaktikan dirinya di dunia pendidikan dengan waktu yang tidak sebentar.

"Oleh karena itu jasa-jasanya tidak boleh diabaikan. Ia juga mengakui semua kesalahannya serta tidak pernah dihukum," jelas Lingga.

Dalam amar putusan-nya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah dengan melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kesatu pertama. (Ant/Z-11)