Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Universitas Lampung (UNILA) guna meningkatkan kolaborasi riset dan publikasi imliah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan UNILA di Aula BSKDN mengungkapkan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi BSKDN dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali dukungan dari para akademisi meliputi dosen hingga mahasiswa.
"Karena pada dasarnya BSKDN sangat membutuhkan keahlian-keahlian penelitian yang salah satunya melalui kehadiran para mahasiswa ini," ungkapnya.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Dukung Peningkatan Inovasi Daerah di Belitung Timur
Dia menambahkan, pihaknya sangat terbuka kepada pihak luar termasuk mahasiswa UNILA yang hendak mempelajari tugas dan fungsi BSKDN. Ia berharap, kerja sama UNILA dan BSKDN dapat berjalan lancar, sehingga ke depan publikasi karya ilmiah semakin meningkat, terutama dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
"Kami berharap kita akan bersinergi dalam penelitian yang menghasilkan analisis strategi kebijakan yang berbasis evidence," ujarnya.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
Sejalan dengan itu, Yusharto juga mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Porgram Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang perlu terus dipantau pelaksanaannya.
Dia juga berharap kerja sama dengan UNILA ke depan dapat mengoptimalkan pemanfaatan data untuk mendukung peningkatan kualitas perumusan strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.
"Tidak hanya mengoptimalisasi pemanfaatan data, para mahasiswa juga harapannya dapat menyumbangkan kreativitasnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan," tegasnya. (Z-5)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Penderita Restless Legs Syndrome (RLS) memiliki risiko lebih tinggi terkena Parkinson dibandingkan orang yang tidak mengalami gangguan tersebut.
Riset ini bertujuan memberikan panduan bagi elit politik sekaligus edukasi bagi masyarakat mengenai kompetensi pemimpin yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia.
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, budaya hijau sekolah, dan motivasi intrinsik siswa memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku ramah lingkungan.
Penghargaan bagi peneliti muda menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem riset nasional yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Upaya peningkatan kualitas nutrisi masyarakat Indonesia terus diperkuat melalui riset dan publikasi ilmiah yang berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved