Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi kabar yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menjadi tersangka dugaan rasuah dalam penyelenggaraan Formula E.
DEWAN Pengawas (Dewas) KPK enggan menanggapi kasus kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Meski Polda Metro Jaya telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana,
Denny Indrayana menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KPK merespons.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari tidak menepis namanya disebut mengetahui skema upaya menjadikan capres Anies Baswedan sebagai tersangka
KPK menduga Rafael menggunakan PT Artha Mega Ekadhana (AME) untuk menerima gratifikasi. Perusahaan itu bergerak di bidang konsultasi pajak.
KPK menduga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menerima uang hasil korupsi di kasus penyertaan modal di Penajam Paser Utara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK.
KPK mengungkapkan aksi korupsi masih banyak terjadi di sektor pendidikan. Penerimaan mahasiswa baru kerap dijadikan ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal.
KPK membuka seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama. Seleksi itu dilakukan untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Karyoto dan Endar Priantoro.
KPK memastikan akan menelusuri hingga tuntas semua aset mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang berkaitan dengan kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
KPK mengaku bingung dengan adanya aksi pungutan liar di rumah tahanan yang mereka kelola. Mereka merasa SOP sudah ketat namun ternyata masih terjadi tindak kejahatan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal mengusut tuntas skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang mereka kelola.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta KPK menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di rumah tahanan (rutan) mereka.
Ganjar mengumpulkan mereka dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) tematik APIP Daerah Provinsi Jateng, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK melakukan mutasi beberapa pegawai yang terlibat dalam kasus pungli di rumah tahanan (rutan)
PENELITI Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan seharusnya Dewas KPK malu dengan keputusannya menyatakan laporan dugaan ebocoran dokumen penyelidikan dalam perkara ESDM
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Permainan kotor itu ternyata ditemukan pertama kali di markas utama KPK.
Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan bocornya dokumen hasil penyelidikan KPK terkait kasus korupsi di Kementerian ESDM.
Sikap Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam kabar kebocoran dokumen dipertanyakan.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bukti pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) sudah digelontorkan ke pimpinan lembaga itu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved