Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudi Jocom ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia segera diadili karena diduga korupsi pembangunan tiga Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Tim jaksa KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Dudi Jocom," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (20/7).
Ali menjelaskan tiga kampus yang dimainkan Dudi yakni IPDN Provinsi Riau, IPDN Provinsi Sulawesi Utara, dan IPDN di Provinsi Sulawesi Selatan. Negara ditaksir merugi puluhan miliar atas ulahnya.
Baca juga: Rektor IPDN Tutup Magang III di Kota Tasikmalaya
"Dalam dakwaan, tim jaksa menguraikan adanya kerugian keuangan negara Rp69,1 miliar," ucap Ali.
KPK kini tinggal menunggu jadwal persidangan pertama dari majelis hakim. Agenda nanti yakni pembacaan dakwaan dari kubu jaksa.
Baca juga: Natalius Pigai, Ketua Tim Non Litigasi Eltinus Omaleng: KPK Perlu Evaluasi Sistem Kerja
"Selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim untuk agenda hari sidang pertama yakni pembacaan surat dakwaan," tutur Ali. (Z-3)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di jalur arah Surabaya menuju Malang, tepatnya di Desa Pamotan, Kecamatan Porong.
Sebanyak 1.138 praja IPDN diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, guna mempercepat aktivasi layanan publik pemerintah daerah setempat yang terhambat.
Dalam kuliah umumnya Prof Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan bahwa generasi muda sekarang adalah generasi yang hidup di masa penuh pilihan tapi juga penuh ujian.
Konferensi ini diikuti 131 akademisi, peneliti, dan praktisi dari 32 negara, terdiri atas 89 peserta yang hadir secara langsung dan 42 peserta yang bergabung secara daring.
Selain larangan tindakan kekerasan, Wamendagri Akhmad Wiyagus juga menekankan terkait semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi bagi para praja pratama IPDN,
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved