Pulihkan Birokrasi Aceh Pascabanjir, 1.136 Personel Kemendagri dan IPDN Tuntaskan Misi Kemanusiaan

SEBANYAK 1.136 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana Aceh telah menyelesaikan misi kemanusiaan selama satu bulan penuh di wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Satgas yang terdiri atas 861 praja IPDN dan 273 ASN Kemendagri ini fokus pada pemulihan sistem birokrasi dan pelayanan publik pascabencana banjir bandang.

Selama masa penugasan, Satgas berhasil memfungsikan kembali 38 gedung di Komplek Kantor Pemerintahan Aceh Tamiang. 

Fasilitas tersebut mencakup 32 kantor dinas, 3 sekolah, dan 3 gedung serbaguna. 

Baca juga : Kemendagri dan TP PKK Pusat Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Aceh

Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian, yang memimpin langsung upacara penutupan misi ini di Aceh, menegaskan bahwa kehadiran praja IPDN bertujuan untuk merevitalisasi jantung pelayanan publik.

“Penugasan ini bukan hanya misi kemanusiaan semata, tapi juga bentuk nyata dari pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian dari kurikulum IPDN. Mereka berhadapan langsung dengan masalah yang riil di lapangan,” ujar Tito.

Baca juga : Rapat Konsolidasi Perdana Rehabilitasi Aceh, Validasi Data Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa pulihnya sistem pemerintahan adalah indikator utama kebangkitan suatu daerah. 

Fokus utama pembersihan kantor dinas dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat aparatur sipil negara (ASN) setempat dalam melayani masyarakat.

“Kita fokus pada kantor sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN untuk bekerja kembali, karena pemerintahan yang pulih akan menguatkan koordinasi, pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang nantinya akan juga membantu memulihkan ekonomi,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si., mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga dukungan sarana kerja. 

Kemendagri menyerahkan 52 unit laptop, 52 modem internet, 52 printer, serta 2.535 stel pakaian PDH khaki untuk pegawai Pemkab.

Di sisi administratif, para praja dan ASN memberikan pendampingan teknis terkait percepatan penetapan APBD, pengelolaan barang milik daerah, hingga administrasi perkantoran. Tidak hanya urusan birokrasi, aspek psikologis warga juga menjadi perhatian.

“Selain bersih-bersih, praja juga mengajak bermain dan membacakan cerita kepada anak-anak serta membangun komunikasi yang tenang dan menyenangkan bersama warga di sana,” kata Halilul. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya trauma healing untuk memulihkan mental anak-anak korban bencana.

Meskipun misi gelombang pertama telah berakhir, komitmen Kemendagri berlanjut pada gelombang kedua. 

Sebanyak 779 personel dijadwalkan bertugas mulai 6 Februari hingga 6 Maret 2026, yang akan disebar ke 12 kecamatan dan 216 gampong di Aceh Tamiang untuk memulihkan fasilitas umum.

Sementara itu, bagi praja putri yang tidak diberangkatkan ke Aceh, tetap melaksanakan Praktik Lapangan II dan III di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada masing-masing kampus sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. (Z-1)