Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK dikabarkan akan memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait kasus Harun Masiku.
Kemudian, Castro mendorong agar pemerintah lebih mengutamakan untuk membuat Rancangan UU Perampasan Aset.
Tessa cuma mau memerinci inisial tiga saksi itu yakni RR, LS, dan WP. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu di antara mereka yakni penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencarian buronan Harun Masiku tidak akan terhenti meski pimpinan KPK berganti.
Bentuk dari hambatan tersebut berupa kesulitan pemanggilan saksi, teror, hingga desakan untuk meminta maaf.
KPK menggeledah sejumlah lokasi di Pekanbaru hari ini, 2 Desember 2024. Upaya paksa itu untuk mencari bukti dugaan korupsi penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pejabat yang memanipulasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
PAKAR hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai pejabat yang bohong saat melaporkan LHKPN dapat disanksi tegas.
Seharusnya urusan pembelian alutsista tidak lagi ditutup-tutupi dan tidak masuk dalam kategori kerahasiaan.
Fitroh juga berjanji bakal menyelesaikan kasus mangkak saat menjabat. Dia mau melihat kecukupan bukti perkara-perkara lama di KPK.
Menurut Farhan, pihaknya saat ini sedang menjalani proses clearance terhadap seluruh calon pejabat eselon III dan II melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto berjanji akan mengejar semua buronan termasuk Harun Masiku
KINI, dapat dikatakan bahwa tidak ada cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang lolos dari korupsi.
Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku prihatin dengan isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terindikasi adanya suap dan gratifikasi.
Nawawi mengatakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir, KPK telah menangani 597 perkara.
KPK meyakini masih banyak pejabat mengisi LHKPN hanya untuk menggugurkan kewajiban. Penilaian itu dicetuskan karena Lembaga Antirasuah bisa mengecek data yang diberikan olehnya.
Zainal menyebut belum ada komitmen negara dalam pemberantasan korupsi yang berjalan efektif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nawawi mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik.
Budi mengatakan, Prabowo tidak memberikan toleransi dalam tindakan rasuah dalam bentuk apapun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved