Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
STRATEGI Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hasilnya, duit triliunan rupiah masuk ke kas negara pada Desember 2024.
“Realisasi PNBP Ditjen Hubla (Perhubungan Laut) mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, menyentuh angka Rp6 triliun di bulan Desember 202,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat (3/1).
Pahala mengatakan, PNBP itu merupakan hasil dari digitalisasi inaportnet dalam tata kelola pelabuhan periode 2023-2024. Perputaran uang di sektor pelabuhan kini sulit untuk dimainkan demi memperkaya segelintir orang.
“Karena, dengan digitalisasi layanan kapal melalui inaportnet, pembayaran PNBP dapat termonitor dengan baik,” ucap Pahala.
Stranas PK terus mendorong semua pihak mengikuti aturan main digital dalam tata kelola pelabuhan. Termasuk, kata Pahala, semua badan usaha yang berkecimpung di sektor tersebut.
“Dengan penguatan tata kelola badan usaha pelabuhan dan modernisasi infrastruktur, tidak hanya mempercepat arus logistik dan perdagangan, tetapi juga, memastikan sektor transportasi laut menjadi pilar penting dalam peningkatan penerimaan negara,” ucap Pahala.
Menurut Pahala, memaksimalkan penerimaan negara di sektor pelabuhan penting. Sebab, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki banyak perairan.
Digitalisasi di pelabuhan juga bukan cuma memaksimalkan penerimaan negara. Melainkan, kata Pahala, ikut mempercepat seluruh proses logistik yang terjadi di sana. (Can/I-2)
Instrumen seperti itu sebenarnya telah ada, yaitu dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berfungsi untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Jika ditotal, aset dia senilai Rp5,43 triliun.
Pahala mengatakan, pihaknya saat ini memetakan sejumlah sektor untuk membuat sistem pencegahan korupsi terkait ketahanan pangan.
Pahala belum bisa memerinci waktu pasti pemanggilan Dedy. Klarifikasi dilakukan karena ada aset dia yang tidak dilaporkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved