Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
STRATEGI Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan adanya penerimaan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Total, 10,6 juta masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan dari pemerintah.
“Estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp1,2 triliun per bulan,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November 2024.
Pahala menjelaskan ada 33 juta masyarakat berstatus penerima subsidi listrik di Indonesia. Itu, kata dia, dibagi dengan kategori pengguna daya 450 Va dan 900 Va.
Dari 33 juta masayrakat, hanya 16,6 juta orang yang tercatat sebagai masyarakat miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTK). Dari total itu, Stranas PK menemukan adanya kejanggalan penerimaan subsidi terhadap 10,6 juta orang.
Dari total itu, sebanyak 8,7 penerima subsidi listik kategori 450 Va tidak terdeteksi dalam DTKS. Lalu, ada juga satu juta lebih penerima bantuan tercatat memiliki saluran listrik lebih dari satu.
“Pada pelanggan 450 Va, sekitar 1.059.230 penerima subsidi memiliki kepemilikan saluran listrik lebih dari satu,” ujar Pahala.
Sementara itu, sebanyak 866.060 penerima subsidi listrik kategori 900 Va tercatat sudah meninggal sampai memiliki saluran listrik lebih dari satu. Data kejanggalan ini bisa bertambah karena penghitungan masih dilakukan.
Anomali ini akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Stranas PK berharap stakeholder terkait segera memperbaiki data penerima subsidi listrik berdasarkan DTKS berbasis NIK.
“Sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin seperti skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional,” terang Pahala. (Can/I-2)
Pahala mengatakan, pihaknya saat ini memetakan sejumlah sektor untuk membuat sistem pencegahan korupsi terkait ketahanan pangan.
Pahala mengatakan, PNBP itu merupakan hasil dari digitalisasi inaportnet dalam tata kelola pelabuhan periode 2023-2024.
Stranas PK masih menghadapi kesulitan dalam menemukan kesepakatan atas perbedaan kebijakan impor produk hewani antara Kementan dan Kemendag.
Tenaga Ahli Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Stranas PK Frida Rustiani mengatakan masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan impor produk olahan hewan.
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved