Stranas PK Pantau Hambatan Izin Impor untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis

STRATEGI Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memantau pelaksanaan program makan siang dan susu gratis yang digadang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sampai saat ini sejumlah kementerian belum memberikan izin pengimporan produk olahan hewan.

“Berdasarkan rapat koordinasi antara Stranas PK, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Lembaga Nasional Singgel Window, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) ditemui sejumlah realita bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan impor produk olahan hewan,” kata Tenaga Ahli Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Stranas PK Frida Rustiani melalui keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Stranas PK menyarankan seluruh stakeholder terkait tidak menyepelekan tahapan pengimporan itu. Sebab, bisa menjadi ladang korupsi jika dimanfaatkan segelintir oknum.

Baca juga : KPK bakal Telaah Program Makan Siang dan Susu Gratis

“Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam sektor impor, Stranas PK meminta diterapkannya satu rekomendasi impor untuk satu persetujuan impor untuk masa periode satu tahun,” ucap Frida.

Frida juga meminta transparansi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sunggu dalam program tersebut. Kementerian terkait juga harus menyatukan regulasi.

“Terdapat perbedaan regulasi antara Kemendag dengan Kemendag terkait kuota impor yang saat ini tengah menerapkan prinsip neraca komoditas yang didorong oleh Stranas PK,” ujar Frida.

Baca juga : KPK Periksa Aziz Syamsuddin soal Aliran Uang Perkara Rita Widyasari

Frida menjelaskan Kemendag hanya mengizinkan satu rekomendasi untuk pemberian satu persetujuan impor. Sementara itu, Kementan membolehkan pengajuan rekomendasi untuk impor berkali-kali.

“Hal ini dinilai kurang efektif dan memiliki celah potensi praktik korupsi,” kata Frida.

Impor dinilai penting dalam program andalan Prabowo-Gibran tersebut. Sebab, kata Frida produksi sapi perah di Indonesia hanya mencukupi 20% dari total kebutuhan 4,4 juta ton dalam setahun. (Z-3)