Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR Nevi Zuairina menegaskan pentingnya melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis.
Keterlibatan UMKM dalam penyediaan makanan itu dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian nasional.
“Ini bisa membantu meningkatkan pendapatan UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan nasional,” tuturnya, Rabu (14/8/2024).
Baca juga : Gerindra Intensif Komunikasi dengan PKS, Siap Rangkul PKB
Dengan melibatkan UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan pertanian, maka rantai pasok makanan bisa lebih terjaga dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.
“Misalnya, petani lokal bisa menyediakan bahan baku segar, sementara pelaku UMKM lainnya mengolah dan mendistribusikan makanan tersebut,” ujar Nevi.
Keterlibatan dalam program nasional seperti ini juga bisa menjadi pendorong bagi UMKM untuk meningkatkan standar kualitas produk mereka. Dengan demikian, UMKM bisa lebih kompetitif dan memiliki peluang untuk memperluas pasar mereka di luar program ini.
Dia menilai keberhasilan program makan gratis akan sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.
“Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pelatihan, dan pendanaan bisa menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sembari mendorong pertumbuhan ekonomi,” tukasnya. (Sru/P-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved