Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.
Alex juga menggugat karena pertemuan dengan mantan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dipermasalahkan. Padahal, kejadian itu tidak memengaruhi kasus gratifikasi yang menjerat Eko.
Budi menjelaskan, praperadilan cuma bisa dilakukan oleh tersangka yang keberadaannya diketahui. Itu, diatur oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2018.
KPK juga menyambut baik kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri pasca-operasi tangkap tangan (OTT)
Sejak diumumkan sebagai tersangka pada Selasa, 8 Oktober lalu, keberadaan Paman Birin tidak diketahui KPK.
ANGGOTA Komisi XIII DPR Yasonna Laoly mengaku mendengar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Capim dan Cadewas KPK ke DPR
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
MAKI menilai kepolisian perlu menuntaskan dan menentukan nasib kasus eks Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dalam perkara pelanggaran aturan KPK.
Dana itu diyakini merupakan bayaran untuk broker terkait investasi yang dilakukan Taspen.
KPK dipastikan masih belum menentukan tersangka dalam perkara tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggunaan jet pribadi Putra Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bukan gratifikasi.
Lembaga antirasuah yakin mereka memiliki peran penting dalam memperjuangkan Indonesia bebas dari tindakan korupsi.
Penyidik diharap segera memenuhi petunjuk yang diberikan agar perkara itu segera disidangkan.
KPK mendorong RUU Pembatasan Uang Kartal disahkan. Calon beleid itu diyakini bisa menyusahkan transaksi suap pakai tunai.
Samad berharap DPR tidak terus menerus mengabaikan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, calon beleid itu penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ada enam orang yang sudah ditahan KPK dalam perkara ini. Namun, peran mereka cuma pemberi suap dan kurir pengumpul uang untuk Sahbirin.
DEWAS KPK menyebut sistem politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini masih melembagakan dan memfasilitasi berbagai tindakan koruptif.
Total sudah 29 saksi diperiksa penyidik dalam kasus ini. Para saksi tersebut di antaranya para pegawai KPK hingga pegawai di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penyembunyian uang tunai susah dideteksi oleh KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved