Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PENIPU menggunakan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Kali ini, pelaku melancarkan aksinya lewat WhatsApp.
“KPK memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan singkat melalui WhatApps (WA) mengatasnamakan pegawai Pusat Edukasi Anti-Korupsi (Anti-Corruption Learning Center) KPK,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12).
Budi mengatakan, penipu ini mengaku diperintah petinggi KPK untuk menindaklanjuti Asta Cita buatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelaku mengincar sejumlah pejabat di pemerintah daerah dan DPRD.
“Dalam pesan yang beredar, oknum tersebut mengaku mendapat arahan dari pimpinan atau deputi untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi tentang Asta Cita Orientasi Pendalaman Tugas atau Bimtek, yang ditujukan kepada berbagai pimpinan pemerintah daerah dan DPRD kabupaten atau kota,” ucap Budi.
Budi menegaskan surat itu palsu. Sebab, kata dia, KPK tidak pernah mengeluarkan edaran seperti itu untuk disebarkan ke sejumlah instansi.
“Pesan tersebut diduga merupakan bagian dari modus penipuan yang mengatasnamakan KPK untuk kepentingan tertentu,” ucap Budi.
Masyarakat diharap tidak mudah terkecoh dengan modus penipuan itu. Jika menemukan, warga diharap melapor ke penegak hukum terdekat, atau KPK langsung.
“Masyarakat dapat melaporkannya ke KPK melalui Call Center 198 atau email: [email protected],” tutur Budi. (Can/I-2)
Penyidik KPK juga memanggil eks Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya M Rizal Sutjipto.
Perkara itu awalnya terkait pengadaan sistem Chromebook, dan Google Cloud.
Budi mengatakan, pemanggilan Yaqut merupakan rentetan dari klarifikasi sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji ini.
Fakta baru dalam penyelidikan dugaan rasuah terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Tersangka mengotak atik persentase kuota haji khusus dan reguler.
Kasus ini masih pada tahap penyelidikan. KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, salah satunya eks Staf Khusus (Stafsus) Nadiem, Fiona Handayani.
KPK membeberkan fakta baru dalam penyelidikan dugaan rasuah terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Tersangka mengotak atik persentase kuota haji khusus dan reguler.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved