Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
PENIPU menggunakan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Kali ini, pelaku melancarkan aksinya lewat WhatsApp.
“KPK memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan singkat melalui WhatApps (WA) mengatasnamakan pegawai Pusat Edukasi Anti-Korupsi (Anti-Corruption Learning Center) KPK,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12).
Budi mengatakan, penipu ini mengaku diperintah petinggi KPK untuk menindaklanjuti Asta Cita buatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelaku mengincar sejumlah pejabat di pemerintah daerah dan DPRD.
“Dalam pesan yang beredar, oknum tersebut mengaku mendapat arahan dari pimpinan atau deputi untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi tentang Asta Cita Orientasi Pendalaman Tugas atau Bimtek, yang ditujukan kepada berbagai pimpinan pemerintah daerah dan DPRD kabupaten atau kota,” ucap Budi.
Budi menegaskan surat itu palsu. Sebab, kata dia, KPK tidak pernah mengeluarkan edaran seperti itu untuk disebarkan ke sejumlah instansi.
“Pesan tersebut diduga merupakan bagian dari modus penipuan yang mengatasnamakan KPK untuk kepentingan tertentu,” ucap Budi.
Masyarakat diharap tidak mudah terkecoh dengan modus penipuan itu. Jika menemukan, warga diharap melapor ke penegak hukum terdekat, atau KPK langsung.
“Masyarakat dapat melaporkannya ke KPK melalui Call Center 198 atau email: [email protected],” tutur Budi. (Can/I-2)
Setyo enggan memberikan informasi lebih, karena kasus itu masih di tahap penyelidikan. Menurut dia, masih banyak proses panjang yang harus diulik penyelidik, dalam perkara itu.
KPK pada 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024.
Pemanggilan terhadap Yaqut bakal dilakukan sesuai kebutuhan KPK terkait penanganan perkara tersebut.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Budi enggan memerinci nama-nama orang yang sudah dimintai keterangan dalam perkara ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
Budi enggan memerinci pemilik dua hunian itu. Rumah ditaksir senilai miliaran rupiah.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved